Sri Mulyani Jengkel, Ada Kepala KPP Jadi Ketua Mafia Pajak

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memberi sambutan pada acara memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Utama KPDJP, Jakarta, Selasa (3/12). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong agar Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Bea Cukai untuk menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sejak 2015.

Namun, Sri Mulyani mengakui saat ini masih terdapat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdapat praktik korupsi. Hal tersebut membuatnya jengkel.

"Ada di KPP pajak yang masih terjadi korupsi. Saya jengkel betul," katanya dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (3/12).

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memberi sambutan pada acara memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Utama KPDJP, Jakarta, Selasa (3/12). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Dia pun mengungkapkan terdapat dua modus korupsi yang terjadi di KPP. Pertama yakni Account Representative (AR) atau petugas pemeriksanya yang bermain, kedua ialah kepala KPP yang memimpin pegawainya untuk lakukan korupsi.

"Kita teliti korupsinya. Ada yang sifatnya case, AR atau petugas pemeriksanya main-main atau kepala kantornya jadi ketua mafia," beber Sri Mulyani.

Ketika menemui kasus seperti itu, dia pun merekomendasikan agar pegawai tersebut langsung dipecat. Sebab ketika terdapat kasus korupsi seperti itu, masyarakat akan memandang seluruh elemen Kemenkeu juga sama.

"Nila setitik itu masih dipersepsikan masyarakat itu terjadi di semua KPP. Yang 349 KPP kerjanya benar, hanya karena 1 semuanya dipersepsikan seperti itu. That's betrayal," tegasnya.

Selain KPP Ditjen Pajak, Sri Mulyani menyebut Ditjen Bea Cukai juga rentan untuk melakukan korupsi melalui penyuapan. Dia pun meminta jajaran Bea Cukai untuk menolak suap penyelundupan barang lewat pelabuhan atau bandara.