Sri Mulyani ke Jusuf Hamka: Bayar Pajak Itu Adil Tidak?

Menkeu Sri Mulyani jadi moderator dalam acara Talkshow Pajak bertajuk Spectaxcular 2022. Foto: Dok. Istimewa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati siang ini bertugas sebagai moderator di acara Talkshow Pajak bertajuk Spectaxcular 2022 yang digelar Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dalam talkshow tersebut, dia mewawancarai narasumber yaitu konglomerat Jusuf Hamka.

Sri Mulyani pun memulai talkshow dengan mengajukan sebuah pertanyaan kepada Jusuf. “Saya mau ke Pak Jusuf Hamka, adil enggak, sih, pengusaha bayar pajak? Apa yang kemudian diharapkan oleh pengusaha?” tanya Sri Mulyani dalam acara tersebut, Rabu (23/3).

Mendapat pertanyaan langsung dari bendahara negara, Jusuf pun menjawab dengan antusias. Menurutnya seorang pengusaha membayar pajak tidak hanya adil tapi lebih dari itu. Apalagi jika merujuk pada program tax amnesty yang pernah diberikan oleh pemerintah.

“Jadi saya ingin ceritakan kepada temen-teman, pajak ini bukan cukup adil. Dengan diberikan tax amnesty dan pengungkapan pajak ini, ini lebih dari adil menurut kami,” jawab Jusuf.

Sebab menurutnya, dengan ikut program tax amnesty, Jusuf mengibaratkan dosa-dosa para pengusaha telah diampuni pemerintah. Pembayaran pajak yang sempat nunggak atau kurang bayar selama bertahun-tahun akhirnya bisa dilunasi melalui program tersebut.

Menkeu Sri Mulyani jadi moderator dalam acara Talkshow Pajak bertajuk Spectaxcular 2022. Foto: Dok. Istimewa

Selain itu pajak juga dinilai adil sebab kewajiban ini hanya dibebankan pada orang yang memiliki penghasilan. Dengan kata lain, hanya orang yang mampu saja yang akan diminta untuk membayar pajak.

“Kalau enggak menghasilkan tapi dikenakan pajak, nah itu enggak adil. Ini kan yang menghasilkan. Kalau kamu enggak menghasilkan enggak akan diobok-obok,” ujarnya.

Jusuf pun mengatakan ia selalu menyarankan kepada kolega-koleganya untuk taat membayar pajak. “Ingat, enggak ada orang yang mau backing orang yang kemplang pajak. Kalau mungkin tindak pidana ada Hotman Paris. Tapi kalau backing pajak pasti dia enggak mau,” ujarnya.

Sebab menurut Jusuf, pajak ini merupakan instrumen untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan juga melakukan pembangunan. Bahkan di masa pandemi, Jusuf mengatakan pajak berperan sangat besar yaitu salah satunya untuk mendanai pengadaan vaksin mulai dosis pertama hingga booster.

“Pemerintah kalau enggak bagus, enggak sayang rakyatnya ngapain kasih booster? Ratusan triliun beli booster. Ini duit dari mana kalau bukan dari pajak,” tandasnya.