Sri Mulyani: Kementerian PUPR Sudah Hibahkan Aset Senilai Rp 233 T

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono (Tengah), Menteri Keungan, Sri Mulyani (kanan). Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Kementerian PUPR telah menghibahkan aset senilai lebih dari Rp 233 triliun pada tahun 2021. Ia mengatakan, terdapat peningkatan jumlah hibah yang cukup signifikan selama dua tahun terakhir.

Hibah aset ini berasal dari anggaran Kementerian PUPR yang mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun. Menkeu menyebutkan, hibah ini akan disalurkan untuk infrastruktur yang sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah.

“Tahun 2019, Kementerian PUPR memberikan hibah Rp 18,3 triliun, ini uang beneran, barang beneran diberikan kepada berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L) dan yayasan. Kemudian pada tahun 2020, Rp 14,3 triliun, dan pada tahun 2021 melonjak ke Rp 233 triliun,” papar Sri Mulyani di Kementerian PUPR, Rabu (7/12).

Menkeu menjelaskan, hibah tersebut disalurkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, waduk, jembatan, dan fasilitas pendidikan seperti sekolah dan madrasah. Ia berpesan aset yang dihibahkan untuk dijaga betul-betul oleh K/L dan Pemda yang menerima, sebagai bentuk akuntabilitas publik.

“Jadi kalau teman-teman PUPR terus membangun kesadaran Barang Milik Negara (BMN) harus dijaga bersama, harus dimanfaatkan secara maksimal sebetulnya Kementerian PUPR tidak hanya bangun infrastruktur fisik, tapi membangun peradaban,” kata Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebutkan anggaran yang disiapkan untuk tahun depan senilai Rp 3.000 triliun akan dibelanjakan banyak pada pembangunan infrastruktur, sebagai bentuk belanja yang dapat dirasakan langsung kepada publik. Ia menyebutkan Kementerian PUPR seringkali menjadi salah satu penerima APBN dengan jumlah terbesar.

“Kementerian PUPR itu dapat anggaran yang terbesar di K/L, itu selalu di top 2 dan 3, dan Pak Bas itu nggak minta, tetapi selalu nangkring di atas. Dan kalau sudah dibangun itu masuk dalam laporan pembuka keuangan Kementerian PUPR, seperti yang tadi disampaikan LKPP itu (Kementerian PUPR) asetnya lebih dari Rp 2.000 Triliun,” ungkapnya.

Sri Mulyani bercerita tahun ini hibah aset Kementerian PUPR terbesar dialokasikan untuk pemerintah DKI Jakarta, yang menerima Rp 217 Triliun. Ia mengatakan Pemerintah Pusat tidak akan ambil andil bagaimana aset tersebut dapat diberdayakan, sebagai bentuk pendelegasian terhadap Pemda.

“Jadi nanti kalau lihat laporan keuangan Pemda DKI mereka akan tambah aset 217 T.. Tentu dari sisi tata kelola dan pemanfaatan, ini akan lebih dekat dengan K/L dan Pemda, mereka (yang bertanggung jawab) memelihara aset itu secara maksimal,” ujar Menkeu.