Sri Mulyani Minta Aset Negara Dijaga Baik: Jangan Jadi Tempat Tuyul Hidup

Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan pada acara serangkaian KTT G20 Indonesia di Bali. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta pengelolaan aset negara dilakukan dengan baik oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Dia menilai saat ini masih banyak aset-aset yang terbengkalai.

Sri Mulyani mengungkapkan aset negara di buku laporan keuangan pemerintah per 2021 mencapai Rp 11.454 triliun, meningkat tajam dibandingkan tahun 2018. Peningkatan itu didorong oleh reevaluasi dan updating nilai aset negara berdasarkan nilai kekinian.

"Ini adalah praktik-praktik yang harus dilakukan secara reguler supaya nilai-nilai aset kita memang mencerminkan nilai keekonomian dan nilai pasar yang mendekati," ujarnya saat Anugerah Reksa Bandha, Rabu (23/11).

Menkeu melanjutkan, pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi dan pemanfaatan aset secara maksimal, terutama setelah pandemi COVID-19 di mana banyak kementerian dan lembaga mengubah sistem kerjanya menjadi work from home (WFH).

"Sering karena kita anggap ini milik negara lalu kita tidak urus. Banyak, ada kavling tanah, ada kantor yang letaknya di tempat strategis tapi dia cuma dipakai untuk gudang. Bahkan sebetulnya sudah kosong, tempatnya tuyul hidup di situ," tuturnya.

Dengan begitu, dia menilai penggunaan aset negara saat ini sangat berbeda dari 20 tahun lalu. Hal ini otomatis menciptakan cara baru dalam pemanfaatan aset negara karena transformasi teknologi usai pandemi.

Bangunan aset negara telantar yang dikelola LMAN, direnovasi menjadi lebih cantik. Foto: Instagram/@smindrawati

"Jangan sampai aset kemudian tidur tidak ada gunanya, itu ruginya banyak sekali, selain rugi kita habis membangun, habis itu kita rugi harus memelihara, lalu nilainya makin turun dan tidak menghasilkan apa-apa," tegasnya.

Sehingga, dia meminta pemerintah jika ingin membangun aset negara harus melalui perencanaan yang baik. "Jangan minta anggaran asal dapet aset sesudah proyek seolah-olah sudah selesai. Itu juga kultur membangun dan menjaga Indonesia," imbuhnya.

Sri Mulyani pun meminta kementerian dan lembaga melihat aset-aset negara sebuah kekayaan negara yang berasal dari uang pajak rakyat dan harus memiliki manfaat yang optimal.

"Ini satu cara kita menggunakan APBN, menghasilkan sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada rakyat ini lho hasilnya, kenapa kita bayar pajak, karena masyarakat harus dan wajib tahu bagaimana kita mengelola keuangan negara," jelasnya.