Sri Mulyani Minta Aset Negara Rp 4.093,7 T Dikelola Lebih Produktif

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait APBN Kinerja dan Fakta (Kita) Agustus 2019 di Kantor Kemenkeu. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Jumlah aset yang dimiliki pemerintah mencakup gedung, aset, hingga barang milik negara (BMN) sangat besar. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut jumlahnya yang sudah dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai Rp 4.093,7 triliun.

"BMN yang dikelola oleh pemerintah itu nilainya semakin besar. Pada LKPP 2018 yang sudah diperiksa oleh BPK nilai BMN, gedung, aset yang dilaporkan Pemerintah Pusat oleh LKPP Rp 4.093,7 triliun," ungkap Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis (12/9).

Sri Mulyani menyatakan jumlah tersebut naik 14 kali lipat dari nilai BMN saat pertama kali LKPP disusun oleh pemerintah Rp 298,3 triliun. Dia bilang pentingnya mengelola aset negara, terutama saat pemindahan ibu kota berlangsung.

Bendera Merah Putih setengah tiang berkibar di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Kamis (12/9). Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

"Mengenai BMN ini sangat vital, penting saat ide pemindahan ibu kota menjadi sangat relevan karena ini akan sangat menentukan bagaimana Republik Indonesia tetap menjaga barang milik negara dan mengcreate sebuah aset baru di ibu kota baru dan semuanya tetap ditatausahakan secara akuntabel,” tuturnya.

Pemerintah dikatakan Sri Mulyani akan terus memperbaiki pengelolaan aset negara agar lebih produktif. Dengan begitu, aset-aset milik negara bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

"Ingin saya tekankan karena saya minta agar seluruh space barang milik negara dioptimalkan penggunaannya. Dalam konsep era teknologi digital sekarang semakin banyak tempat kerja menggunakan konsep open space,” jelasnya.