Sri Mulyani Ungkap Modus Penyelundupan Produk Tekstil Impor ke RI

Menteri Keungan Sri Mulyani menunjukan barang bukti hasil penyelundupan berupa pakaian impor ilegal di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta pada Kamis (14/11/2024). Foto: Dok. Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkap modus penyelundupan tekstil dan produk tekstil (TPT) masuk ke Indonesia. Menurutnya, produk impor itu masuk ke Indonesia karena terdapat barang produksi berlebihan di negara lain.

Tak hanya itu, beberapa negara destinasi yang biasa jadi pemasaran tersebut juga mematok tarif sangat tinggi. Sehingga, para penyelundup ini memilih memasukkan produk tekstil itu ke Indonesia secara ilegal.

"Tahun ini modusnya dengan frekuensi tadi 31 ribu naik 10 persen dibanding tahun sebelumnya. Memang ada kenaikan aktivitas dari tindakan dilakukan oleh pelaku tindakan ilegal," jelas Sri Mulyani di Kantor Bea dan Cukai, Jakarta, Kamis (14/11).

Menkeu Sri Mulyani menunjukkan barang sitaan yang akan dimusnahkan di kantor pusat Bea dan Cukai, Jakarta, Kamis (14/11/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Untuk mencegah penyelundupan di sektor TPT, Sri Mulyani bakal terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Di Indonesia sendiri, kami dengan Kemenperin dan Kemendag untuk bisa menyelaraskan policy-nya, karena kalau seperti TPT ini bisa untuk yang hulunya tekstil hilirnya garmen atau produk tekstil itu dua duanya membutuhkan proteksi," ungkap Sri Mulyani.

"Nah kalau di proteksi di hulunya maka produksi garmen di dalam negeri juga akan mengalami dampak karena berarti bahan bakunya naik. Kalau kita lepaskan di hulunya, hilirnya senang hulunya tidak senang,"

Sri Mulyani bilang, masalah penyelundupan TPT dan komoditas lainnya telah dikoordinasikan dan dibahas dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

"Jadi ini koordinasi kami untuk beberapa komoditas yang sudah dibahas di Menko Perekonomian seperti TPT, keramik, dan elektronik, itu kita koordinasi dengan kementerian terkait," tutup Sri.