Suharso Bicara Ketimpangan Investasi di Bali, Bahlil Sebut Solusinya Bangun LRT

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa saat menampilkan peta Bali pada malam hari menunjukkan ketimpangan pembangunan dan Investasi. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyoroti ketimpangan pembangunan, investasi, dan ekonomi di Bali. Menurutnya, pembangunan, investasi dan ekonomi masih berpusat di Bali bagian selatan sebagai pusat pariwisata.

Suharso menampilkan peta Bali pada malam hari menunjukkan ketimpangan ini. Pada peta itu terlihat Bali bagian selatan lebih terang dibandingkan wilayah lainnya.

Suharso bahkan bercanda tiga menteri kabinet Jokowi memiliki properti di wilayah itu. Mereka adalah Menparekraf Sandiaga Uno, Menko Marves dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

"Kalau dilihat sekarang kalau lihat malam hari, kira-kira Bali seperti ini (peta Bali). Orang banyakan di arah selatan. Pak Bahlil itu saja vilanya di daerah yang terang bagian selatan. Dia ke atas gitu. Yang saya tahu opung, Pak Luhut sebelah kiri, Pak Bahlil ke selatan, sini pak Sandi juga ke selatan sini. Betul kan?," katanya sambil tertawa kepada Bahlil.

Hal ini disampaikan Suharso dalam penyampaian minat investasi Bali Urban Rail and associated facilities dan di Ruang Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, Rabu (29/5).

Dari segi pendapatan per individu atau PDRB, salah satu kabupaten kaya di Indonesia berada di Bali bagian selatan, yakni Kabupaten Badung mencapai USD 7.500 per kapita. Padahal, nilai PDRB Indonesia secara nasional di bawah USD 4.900 per kapita.

"Bali juga ada yang hanya USD 1.876 per kapita lebih rendah Jateng. Jawa Tengah itu USD 3.000 an ya. Paling PDRB kapita itu di atas nasional memang Jakarta. Jakarta memang sudah USD 22.000 per kapita," tutur Suharso Monoarfa.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil mengatakan solusi untuk mengatasi ketimpangan ini adalah mempercepat pembangunan transportasi seperti Lintas Raya Terpadu (LRT) di Bali. Pemerintah Bali bisa mengembangkan fasilitas pendukung dengan membangun hotel dan pusat perbelanjaan bawah tanah.

Bahlil memastikan pemerintah akan mempermudah perizinan dan memberi intensif berbentuk keringanan pajak bagi para investor yang berminat dalam proyek tersebut.

"Maka infrastruktur transportasi, dan hotel-hotel yang mungkin di bawah tanah nantinya bisa mendatangkan sumber pendapatan baru dan sekaligus menjadi ikon baru untuk bali," ujar Bahlil.

Bahlil menilai proyek kereta api ini juga menjadi salah upaya mengurai kemacetan di pusat-pusat objek wisata di Bali. Kemacetan ini sempat menjadi momok bagi wisatawan.

"Sekarang ini Bali kan, mohon maaf ya, alamnya bagus tapi kita tidak bisa pungkiri macetnya itu loh. Jadi kalau macet ini mampu kita urai dengan baik, udah Bali ini seng ada (tak ada) lawan. Urusan izin-izin nanti atas perintah Pak Harso (Suharso Monoarfa) nanti kita bantu untuk percepat," ujar Bahlil.

Proyek LRT Bali rencananya akan di-groundbreaking pada September mendatang secara bertahap, yakni pada tahap 1 dari Bandara I Gusti Ngurah Rai sampai ke Central Park di Kuta.

Saat ini, proses rencana pembangunan LRT Bali sedang dalam tahap penyelesaian studi kelayakan atau feasibility study oleh Korea National Railway (KNR) dengan pembiayaan grant dari Korea Exim Bank.