Susi Pudjiastuti Bicara soal Kembali Maraknya Kapal Asing Pencuri Ikan

Susi Pudjiastuti. Foto: Antara/Izaac Mulyawan

Kembali merebaknya praktik illegal fishing atau IUU Fishing di Indonesia membuat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, ikut buka suara.

Susi meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) konsisten dalam upaya memberantas illegal fishing. Hal itu tidak terlepas dari ada ancaman ribuan kapal asing ilegal yang mencari rumah agar legal di Indonesia.

Belum selesai masalah maraknya praktik illegal fishing, Susi merasa berbagai ancaman lain seperti adanya kartel yang masih harus dihadapi Indonesia di sektor kelautan dan perikanan.

Berikut ini selengkapnya poin-poin penting pernyataan Susi yang kembali bicara mengenai permasalahan tersebut:

Susi Memohon agar Jokowi Cegah Kembalinya Kapal Asing

Susi Pudjiastuti yang terkenal garang dan tanpa kompromi menenggelamkan kapal pencuri ikan meminta agar Presiden Jokowi mencegah kembali masuknya kapal-kapal asing pencuri ikan ke Indonesia. Susi memohon agar Jokowi konsisten memberantas praktik illegal fishing serta penggunaan alat tangkap berbahaya.

"Saya mohon dengan semua kerendahan hati, segala kekhawatiran, memohon Pak Presiden bisa mengatakan tidak untuk IUU Fishing. Gerakan semua instrumen di bawah kepemimpinan beliau untuk mencegah kembalinya kapal asing, mencegah kembalinya alat tangkap yang tidak ramah lingkungan," ujar Susi dalam Webinar kumparan bertajuk Tantangan Indonesia untuk Mengakhiri Praktik Illegal Fishing, Jumat (12/6).

Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019, Susi Pudjiastuti mengikuti webinar 'Tantangan Indonesia untuk Mengakhiri Praktik Illegal Fishing'. Foto: screenshot/zoom

Menurut Susi, dengan segala kewenangan Jokowi, upaya tersebut bukan lah hal yang sulit untuk dilakukan. Ia juga mengingatkan, apabila pemerintah tidak serius memerangi praktik illegal fishing ini, kesejahteraan para nelayan terancam.

Besarnya wilayah kelautan yang Indonesia miliki, kata Susi, merupakan potensi besar yang mesti dijaga demi ketahanan pangan di masa mendatang. Semua itu bisa terjaga dengan baik, tergantung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Peringatan Buat RI, Ribuan Kapal Asing Ilegal Cari Rumah Agar Legal

Pemberantasan illegal fishing disepakati dunia internasional salah satunya melalui World Ocean Conference yang digelar United Nation pada 2018, di mana negara peserta sepakat memastikan tak ada lagi praktik IUU Fishing di tahun 2022.

Susi Pudjiastuti mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan kabar baik di sektor kelautan dan perikanan. Namun, kata Susi, upaya tersebut juga merupakan peringatan agar pemerintah tak mengendurkan aturan.

"Mereka memastikan 2022 itu tidak boleh ada lagi illegal fishing, secara literat itu menyenangkan. Tapi itu adalah alert, peringatan untuk Indonesia bahwa ribuan kapal itu mencari rumah to be legal," kata Susi.

Demi mencegah masuknya kapal-kapal asing itu, kebijakan seperti moratorium kapal eks asing yang pernah ia lakukan, tetap harus dijalankan. Dia menilai langkah tersebut cukup efektif dalam memerangi praktik IUU Fishing.

Sejumlah anak buah kapal bantu menyemprotkan air menggunakan mesin pompa ke dalam kapal nelayan Vietnam. Foto: Antara/Jessica Helena Wuysang

Susi menjelaskan, dengan target praktik IUU Fishing, mulai tahun 2022 tak ada lagi kapal-kapal pencuri ikan melakukan pergerakan agar bisa masuk ke berbagai negara.

Menurut Susi, upaya kapal-kapal asing ini mencari tempat aman sudah mulai tampak sewaktu dia masih menjabat Menteri KKP. Dengan adanya moratorium, pemerintah bisa mengantisipasi hingga mencabut izin mereka.

Kepemimpinan dan Arah Politik Kunci Pemberantasan Illegal Fishing

Dalam webinar yang diselenggarakan kumparan bersama Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), ratusan peserta yang mengikuti polling menjawab bahwa penegakan hukum merupakan langkah yang mesti diprioritaskan untuk memberantas illegal fishing.

Namun, Susi Pudjiastuti punya jawaban lain. Menurut Susi, hal yang jauh lebih penting daripada penegakan hukum adalah kepemimpinan dan arah politik.

"Dari sisi saya sebetulnya kepemimpinan dan arah politik itu yang penting. Penegakan hukum akan mengikut arah politik dan kepemimpinan tadi, kalau by command itu strong, kita sudah buktikan dalam periode kemarin satu suara," jelas Susi.

Susi meyakini, jika kendali pemberantasan itu di bawah komando langsung Presiden Jokowi, tidak akan ada lagi yang namanya tumpang tindih aturan. Sebab, mengandalkan penegakan hukum saja masih terdapat celah bakal terjadinya berbagai kecurangan.

Selain itu, menurutnya, kendali di bawah presiden langsung juga bisa meminimalkan terjadinya benturan antar-lembaga terkait penegakan hukum, seperti yang dibeberkan oleh Kepala Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia, dalam diskusi tersebut.

Ada Kartel Besar Kuasai Laut Indonesia

Susi Pudjiastuti mengungkapkan, persoalan lain yang perlu mendapat perhatian ialah adanya kartel yang menguasai sektor perikanan. Susi membeberkan, dari ribuan kapal yang terdaftar, ternyata hanya dikuasai beberapa perusahaan besar.

"Dari 5.000 lebih kapal yang terdaftar di atas 100 GT, itu kepemilikan besar didominasi hanya 8 company. Kalau kita lihat arus uangnya mungkin hanya ke tiga, empat negara saja kartel besar yang menguasai sumber laut kita," ujar Susi.

Mereka, menurut Susi, kerap kali tidak taat untuk mengeluarkan pajak. Sehingga hal itu juga berdampak pada menurunnya penerimaan negara yang seharusnya bisa dimaksimalkan dari sektor kelautan dan perikanan.

Susi kemudian bercerita soal pengalamannya memburu pajak bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kala itu ia sempat dibikin kesal lantaran perusahaan-perusahaan tersebut bahkan tidak tahu jumlah kapal yang mereka miliki.

Setelah dilakukan pendataan, penerimaan negara dari Pelabuhan Muara Baru memang mengalami kenaikan. Dari yang semula Rp 300 miliar, menjadi Rp 1,3 triliun.

Namun, menurut Susi Pudjiastuti, pendapatan yang bisa diterima negara seharusnya lebih besar dari itu. Akibat banyaknya kecurangan hingga praktik illegal fishing, pendapatan pajak dari sektor kelautan dan perikanan jauh di bawah perhitungan.