Susi: Saya Mohon ke Presiden, Cegah Kembalinya Kapal Asing

Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019, Susi Pudjiastuti mengikuti webinar 'Tantangan Indonesia untuk Mengakhiri Praktik Illegal Fishing'. Foto: screenshot/zoom

Kembali merebaknya praktik illegal fishing atau IUU Fishing di Indonesia membuat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti, ikut buka suara.

Susi yang terkenal garang dan tanpa kompromi menenggelamkan kapal pencuri ikan itu meminta agar Presiden Jokowi mencegah kembali masuknya kapal-kapal asing pencuri ikan ke Indonesia. Susi memohon agar Jokowi konsisten memberantas praktik illegal fishing serta penggunaan alat tangkap berbahaya.

"Saya mohon dengan semua kerendahan hati, segala kekhawatiran, memohon Pak Presiden bisa mengatakan tidak untuk IUU Fishing. Gerakan semua instrumen di bawah kepemimpinan beliau untuk mencegah kembalinya kapal asing, mencegah kembalinya alat tangkap yang tidak ramah lingkungan," ujar Susi dalam Webinar kumparan bertajuk Tantangan Indonesia untuk Mengakhiri Praktik Illegal Fishing, Jumat (12/6).

Kementrian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal illegal fishing berbendera Vietnam dan Malaysia. Foto: Dok. Kementerian Kelautan dan Perikanan

Menurut Susi, dengan segala kewenangan Jokowi, upaya tersebut bukan lah hal yang sulit untuk dilakukan. Ia juga mengingatkan, apabila pemerintah tidak serius memerangi praktik illegal fishing ini, kesejahteraan para nelayan terancam.

Besarnya wilayah kelautan yang Indonesia miliki, kata Susi, merupakan potensi besar yang mesti dijaga demi ketahanan pangan di masa mendatang. Semua itu bisa terjaga dengan baik, tergantung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

"Pak Presiden mempunyai segala kewenangan, ultimate power dan ultimate kebijakan ada di Bapak. Gerakan seluruh instrumen untuk mengamankan 79 persen wilayah indonesia, dan kecukupan ketahanan pangan untuk Indonesia, untuk para nelayan dan anak cucu kita," ujar Susi.

Menurut Susi, faktor pertama yang paling menentukan dalam memerangi illegal fishing bukan penegakan hukum. Melainkan kontrol politik dan kepemimpinan yang kuat.

"Kepemimpinan dan arah politik itu yang penting. Karena kontrol politik dan kepemimpinan, penegakan hukum mengikut arah politik dan kepemimpinan tadi," pungkasnya.