kumparan
3 Desember 2019 12:55

Swasta Didorong Bangun Infrastruktur RI 5 Tahun ke Depan Rp 6.000 T

Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Kalimantan. Foto: Dok. Jasa Marga
Indonesia dinilai masih memiliki potensi perekonomian yang bisa dioptimalkan. Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan yang sejalan dengan visi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
ADVERTISEMENT
Menurut Sustainable Development Investment Partnership (SDIP), Indonesia setidaknya membutuhkan investasi senilai Ro 6.000 triliun untuk membangun infrastuktur berkelanjutan dalam rentang waktu 5 tahun mendatang.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan menjadi salah satu fokus yang tengah digalakkan oleh pemerintah.
"Infrastuktur jadi prioritas kita selalu ada dua sisi program, proyek yang akan dikembangkan, dibangun dan jalankan. Tapi juga bagaimana biayanya," ujar Luky dalam diskusi bertajuk “Mendorong Pendanaan Infrastruktur Berkelanjutan melalui Pasar Modal dan Pertumbuhan Asuransi” di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (3/12).
Acara tersebut diselenggarakan oleh Sustainable Development Investment Partnership (SDIP) ASEAN Hub, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), ASEAN Insurance Council (AIC), dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
ADVERTISEMENT
Terkait itu, Luky menambahkan pemerintah ingin melibatkan berbagai sektor untuk bisa menangkap peluang pembiayaan proyek-proyek strategis yang dijalankan ke depan. Untuk itu, pihaknya mengaku terus membuka kesempatan untuk bisa mencari solusi terhadap pembiayaan berkelanjutan dalam hal asuransi, pasar modal, serta mengidentifikasi potensi investasi domestik jangka panjang.
Proyek pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Tol Balikpapan-Samarinda
Foto udara proyek pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda yang melintasi wilayah Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
"Di masa lalu hampir semua program dikembangkan dan dibiayai pemerintah. Ke depan peran pemerintah jadi semakin kecil, pemerintah jadi fasilitator infrastuktur. Dasar dibiayai pemerintah tapi proyek lainnya kita ingin dorong swasta masuk dalam (pembangunan) infrastuktur," kata dia.
Sebagai regulator, pihaknya akan mendorong berbagai upaya untuk bisa investasi tersebut optimal. Utamanya terkait perancangan regulasi hingga menyediakan insentif.
"Kita ada beberapa elemen, sisi pendapatan belanja dan pembiayaan," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Co-Chair of the Steering Group of SDIP ASEAN Hub, Donald Kanak menambahkan, pihaknya saat ini menyediakan wadah yang disebut SDIP ASEAN Hub untuk bisa mengakomodir visi pembangunan berkelanjutan seperti yang ada di negara-negara berkembang.
SDIP ini merupakan inisiasi dari World Economic Forum (WEF) dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai wadah independen yang mempertemukan pemerintah, swasta, dan filantropi.
Nantinya, kemitraan Pemerintah Swasta (PPP) bisa menjadi jalan dalam mengakses permodalan yang dibutuhkan Indonesia.
"Harapan kami, WEF dan SDIP dapat menjadi platform yang tepat untuk mendorong kolaborasi tersebut dan membawa perubahan terhadap sistem di Indonesia,” ujarnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan