Syahrul Yasin Limpo Tolak Saran Amran: Kementan Tetap Pakai Data BPS
PerbesarMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan data pangan yang dipakai Kementerian Pertanian tetap menggunakan data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dia menilai data BPS bisa dipertanggung jawabkan.
"Datanya satu yaitu BPS, jangan ada data pertanian lagi," tegas Syahrul usai serah terima jabatan di Gedung F Kantor Pusat Kementan, Kawasan Ragunan, Jakarta, Jumat (25/10).
Perbaikan data pertanian masuk ke dalam program kerja yang dicanangkan Syahrul. Dia menilai sudah seharusnya data pertanian diperbaiki dengan menggunakan instrumen data dari BPS.
"Data teknis (pertanian) yang harus kita benahi," imbuhnya.
Pernyataan Syahrul sekaligus mementahkan ucapan Mentan sebelumnya, Amran Sulaiman. Di tempat yang sama, Amran bilang kalau data pertanian yang diproduksi BPS dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan menggunakan citra satelit tidak pernah tepat.
Misalnya areal pertanian di Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, yang seharusnya ada 9.700 hektare, justru di data BPS yang menggunakan citra satelit adalah 0 hektare.
Menurut Amran, data pertanian yang tidak tepat cukup berbahaya terutama menyangkut perhitungan total produksi gabah kering giling (GKG), produksi padi, konsumsi beras, surplus beras, hingga pendistribusian bantuan subsidi. Jika produksi turun maka ujungnya keran impor yang dibuka.
"Ternyata 92 persen (data BPS dan BPN)) salah. Kami yakin ini semua bisa diselesaikan Pak Syahrul," ucap Amran.
Sebagai catatan, di era Amran, Kementan menggunakan data beras sendiri. Sehingga data beras yang diproduksi Kementan berbeda dengan BPS karena memiliki metodologi yang juga berbeda.
Misalnya di tahun 2018 lalu, Kementan mendata ada produksi gabah kering giling (GKG) sebesar 80 juta ton. Setelah diubah menjadi beras, hasilnya 46,5 juta ton. Sementara itu, konsumsi beras di 2018 sebesar 33,47 juta ton sehingga surplus 13,03 juta ton.
Angkanya berbeda jauh dengan BPS. BPS mendata produksi gabah kering giling (GKG) sebesar 56,54 juta ton. Setelah diubah menjadi beras, hasilnya 32,42 juta ton. Sementara itu, konsumsi beras di 2018 sebesar 29,57 juta ton sehingga surplusnya hanya 2,85 juta ton.
Berbedanya data beras antara Kementan dan BPS menimbulkan polemik. Ketidakakuratan data dianggap cukup berbahaya terutama menyangkut kebijakan yang diambil, seperti impor beras.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian kala itu, Darmin Nasution, mengkritik data beras yang diproduksi Kementan sering meleset.
Kata Darmin saat itu, jika data proyeksi produksi beras tepat sesuai angka yang diberikan Kementan, ia tak akan mengambil langkah impor.
Pemberian izin impor beras sebanyak 2 juta ton kepada Perum Bulog saat ini menimbulkan polemik berkepanjangan. Sebab, Direktur Utama Bulog Budi Waseso menolak impor beras dengan alasan gudang penuh dan mementingkan penyerapan beras petani.
"Tapi yang punya instrumen itu adalah Kementerian Pertanian. Kami juga bikin dengan satelit, tapi tetap tidak bisa dibilang sama. Makanya koordinasinya, kami sudah bilang, betulkan data itu," ucap Darmin di kantornya, Rabu malam (19/6).