Tak Cuma Karyawan, Ini Daftar Insentif Pajak untuk Perusahaan
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pemerintah memberikan keringanan pajak untuk dunia usaha. Insentif fiskal ini bisa dinikmati karyawan hingga perusahaan.
ADVERTISEMENT
Keringanan pajak tersebut secara garis besar diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 dan PMK Nomor 44 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19.
Untuk karyawan di sejumlah sektor tertentu, termasuk industri manufaktur dan 1.062 klasifikasi lapangan usaha lainnya, dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak gaji karyawan sepenuhnya ditanggung pemerintah. Aturan ini berlaku selama enam bulan, terhitung sejak April-September 2020.
Untuk lebih jelasnya, berikut kumparan rangkum sejumlah insentif pajak bagi perusahaan:
Penurunan Tarif PPh Badan
Selain karyawan, pajak tersebut juga banyak memberikan keringanan pada perusahaan.
ADVERTISEMENT
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, fasilitas pajak tersebut tentunya dengan syarat perusahaan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2019.
"Penghitungan dan setoran angsuran PPh Badan untuk tahun 2020 dapat menggunakan tarif sebesar 22 persen, mulai masa SPT Tahunan 2019 disampaikan dan masa pajak setelahnya," kata Hestu kepada kumparan, Sabtu (2/5).
Sementara untuk tahun pajak 2019 masih diberlakukan penghitungan dan setoran angsuran pajak sebesar 25 persen.
"Sehingga penghitungan dan setoran PPh kurang bayar yang dilaporkan dalam SPT Tahunan 2019 masih menggunakan tarif yang lama, 25 persen," jelasnya.
Diskon 30 Persen Angsuran PPh Badan
Selain penurunan tarif pajak PPh Badan,
Ada 846 klasifikasi lapangan usaha yang mendapatkan penurunan tarif PPh Pasal 25 ini. Perusahaan yang masuk dalam klasifikasi usaha tersebut berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang.
ADVERTISEMENT
Fasilitas pajak tersebut berlaku sejak masa SPT Tahunan 2019 disampaikan hingga September 2020.
Insentif PPh Pasal 22 Impor
Perusahaan yang selama ini melakukan impor barang akan dibebaskan dari PPh Pasal 22 Impor. Ada 431 klasifikasi lapangan usaha yang berhak mendapatkan fasilitas ini.
Insentif ini berlaku sejak adanya Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan otoritas pajak hingga September 2020.
Restitusi hingga Rp 5 miliar
Pemerintah juga memberikan insentif berupa restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga jumlah lebih bayar maksimal Rp 5 miliar dari sebelumnya hanya Rp 1 miliar.
Tak hanya itu, perusahaan yang mendapatkan restitusi pajak ini juga tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu, seperti ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN atau penyerahan yang tidak dipungut PPN.
ADVERTISEMENT
Ada 431 klasifikasi lapangan usaha yang bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Insentif pajak tersebut berlaku penyampaian SPT Masa PPN sejak April 2020 hingga September 2020 dan disampaikan paling lama pada 31 Oktober 2020.
UMKM Bebas Pajak
Selain perusahaan, pemerintah juga memberikan insentif pajak kepada pelaku UMKM yang memiliki omzet tak lebih dari Rp 4,8 miliar setahun.
Kini,
Sebelumnya, pelaku UMKM tersebut diharuskan membayar kewajiban sebesar 0,5 persen dari omzet.
Meski demikian, Presiden Jokowi menegaskan bahwa seluruh fasilitas pajak itu bisa didapatkan dengan komitmen perusahaan tersebut tak melakukan PHK pada karyawan.
"Saya ingatkan agar berbagai paket stimulus ekonomi ini diberikan pada perusahaan yang memiliki komitmen tidak melakukan PHK. Ini penting," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference, Kamis (30/4).
ADVERTISEMENT
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona .
*****
kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!