Tak Cuma Restrukturisasi Kredit, Jokowi Siapkan Bansos untuk UMKM

Menkop UKM, Teten Masduki (kiri) dan Ketua Umum Himbara, Sunarso, di acara launching program Digiku dari BRI untuk mendukung pemberdayaan UMKM, Jumat (17/7). Foto: Dok Bank BRI

Untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM mengatasi dampak pandemi virus corona, Pemerintah menyiapkan berbagai skema bantuan. Selain restrukturisasi kredit, kini juga sedang disiapkan bantuan sosial atau bansos untuk UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan tambahan insentif baru berupa bansos ditujukan bagi pelaku UMKM yang tidak mendapatkan pinjaman bank (unbankable).

"Pak Presiden belakangan mulai menyiapkan tambahan baru untuk UMKM, yaitu bansos produktif yang akan diberikan cukup besar untuk UMKM yang selama ini belum bankable atau unbankable," kata Teten dalam peluncuran Digital Kredit UMKM (DigiKU), di Jakarta, Jumat (17/7).

Teten menuturkan sebagian UMKM memang cukup terdampak pandemi COVID-19 baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Gangguan dirasakan tidak hanya dari sisi produksi, tapi juga pembiayaan dan pasar yang turun.

Oleh karena itu, pemerintah telah membuat kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengatasi masalah pembiayaan dengan restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga kredit hingga subsidi pajak bagi UMKM.

"Mudah-mudahan dengan digelontorkannya lagi bansos berupa pembiayaan untuk UMKM ini bisa membuat mereka bisa kembali," katanya.

Bank BRI yang memiliki komitmen untuk fokus terhadap pemberdayaan UMKM. Foto: dok. BRI

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pada 2020 ini, sektor UMKM jadi prioritas utama dalam program PEN. Pemerintah sendiri telah menyiapkan dana dalam bentuk subsidi modal kerja sebesar Rp 123,46 triliun yang diharapkan bisa tersalurkan sepanjang tahun ini.

"Untuk melakukan itu, pemerintah memberikan stimulus fiskal, termasuk penangguhan PPh juga penempatan dana Rp 30 triliun di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara)," katanya.

Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 123,46 triliun dari total biaya penanganan COVID-19 Rp 695,2 triliun dengan rincian subsidi bunga Rp 35,28 triliun dan penempatan dana restrukturisasi Rp 78,78 triliun.

Kemudian juga untuk belanja IJP Rp 5 triliun, penjaminan modal kerja Rp 1 triliun, PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP) Rp 2,4 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM Rp1 triliun.

Pemberian berbagai stimulus dan insentif termasuk bansos tersebut, merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada UMKM agar mampu bertahan di tengah situasi tidak normal akibat COVID-19.