Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Tambahan Anggaran untuk Program Prabowo Diminta Tak Bikin Defisit Melebar
6 September 2024 14:08 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal tersebut, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan jangan sampai penambahan tersebut memiliki risiko terhadap kenaikan defisit. Pemerintah telah menetapkan komitmen defisit sebesar 2,5 persen di 2025.
“Yang akan terjadi adalah realokasi anggaran kan sudah dibatasi di 2025 defisitnya itu 2,5 persen. Sepanjang katakanlah tidak keluar dari komitmen 2,5 persen saya kira masih positif. Tapi akan lebih baik kalau bisa ditekan ke 2,2 persen sehingga mengurangi beban,” kata Tauhid kepada kumparan, Jumat (6/9).
Selain itu, Tauhid juga menyebut jangan sampai penambahan anggaran untuk program prioritas pemerintah baru tersebut memangkas anggaran infrastruktur dasar.
“Itu kemudian yang perlu dilihat, mana yang dikorbankan. Kalau misalnya yang dikorbankan misalnya program infrastruktur dasar itu yang sangat disayangkan. Infrastruktur dasar itu kan fasilitas pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan. Jadi jangan sampai yang infrastruktur dasar itu dikorbankan untuk program baru,” lanjut Tauhid.
ADVERTISEMENT
Program prioritas yang dimaksud adalah quick win yang terdiri beberapa program yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp 71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Daerah dengan anggaran Rp 5 triliun, Program Renovasi Sekolah dengan anggaran Rp 20 triliun, Program Sekolah Unggulan Terintegrasi dengan anggaran Rp 2 triliun dan Program Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa dengan anggaran Rp 7,5 triliun.
Tauhid menyebut program yang tercantum dalam quick win tersebut sudah bagus. Namun selain program tersebut, hal lain yang perlu diperhatikan ke depan adalah tentang bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat.
“Menurut saya itu sudah masuk, tetapi yang jadi poinnya kalau prioritas itu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, jangan sampai berkurang. Kalau itu berkurang. Misalnya subsidi untuk masyarakat bawah jangan sampai hilang,” tutur Tauhid.
ADVERTISEMENT