Tantangan Jabar Hadapi Bonus Demografi di 2030: Pengangguran Tertinggi di RI
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarJawa Barat akan meraih bonus demografi pada tahun 2030, yang ditandai dengan lonjakan penduduk usia produktif hingga mencapai angka 60 persen. Namun, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, sehingga bonus demografi tersebut tidak menjadi bumerang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Jabar, Iendra Sofyan, menyebut setidaknya ada delapan tantangan yang harus dihadapi agar bonus demografi menguntungkan.
Tantangan pertama, yakni angka pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas dan tingkat pengangguran terbuka di Jabar yang masih tinggi.
"Kita pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen, tapi masih belum bisa disebut berkualitas karena angka pengangguran masih nomor 1 di Indonesia," kata dia ketika melalui keterangan yang diterima pada Rabu (8/11).
Kemudian, tantangan selanjutnya yakni Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lalu, tantangan yang ketiga yakni terkait dengan pemindahan Ibukota ke IKN. Dia menilai perpindahan ibukota akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Jabar.
"Dengan adanya kereta cepat, berarti kegiatan ekonomi mulai mengarah ke Kota Bandung, jalan tol terhubung. Nanti 2024 Tol Getaci mulai dibangun, artinya peluang ekonomi akan keluar dari Jakarta," papar dia.
Lalu, tantangan yang keempat dan kelima yakni terkait dengan ketahanan pangan serta jumlah penduduk di Jabar yang diprediksi akan meningkat hingga mencapai angka 56,8 juta.
Kemudian, tantangan yang keenam dan ketujuh adalah digitalisasi serta sosial budaya. "Contoh penggunaan kendaraan listrik secara luas, yang berpotensi mengurangi pendapatan," kata dia.
Sementara itu, tantangan terakhir yakni terkait pembentukan daerah otonom baru. Diketahui, daerah otonom baru yang ditargetkan Pemprov Jabar sampai sekarang masih terganjal kebijakan moratorium yang ditetapkan pemerintah pusat.
"Kami menargetkan 9 DOB (daerah otonom baru) dan 37 kabupaten kota masuk master plan Jawa Barat, tapi sekarang masih moratorium," papar dia.
Untuk mengatasi tantangan itu, kata Iendra, dokumen tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 hingga 2045 harus mulai dirumuskan. Dia pun mengaku membutuhkan masukkan dari berbagai elemen dalam penyusunan dokumen tersebut.
"RPJPD ini untuk masyarakat Jawa Barat bukan untuk Bappeda," ujarnya.