Target Ambisius Bahlil: Tarik Investasi Rp 805 Triliun di 2020

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (tengah) saat rapat Komisi VI DPR, di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11/2019). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia punya ambisi untuk bisa menggenjot realisasi investasi hingga mencapai Rp 805 triliun di 2020. Angka itu jauh lebih tinggi dari realisasi investasi saat ini.

Hingga kuartal III 2019, realisasi investasi mencapai Rp 205,7 triliun. Jumlah itu naik sebesar 18,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018.

Rinciannya, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 100,7 triliun atau naik 18,9 persen (yoy). Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 105,0 triliun atau naik 17,8 persen (yoy).

"Target kami 2020 eksisting Rp 805 triliun harus terealisasi," kata Bahlil, Rabu (13/11).

Bahlil menyebutkan, target tersebut bisa dicapai dengan cara mempermudah izin investasi, utamanya di daerah sehingga investor tertarik.

"Izin-izin di daerah jangan diperlambat terutama RT/RW RDTL ini baru 50 kabupaten/kota. Model BKPM ke depan kami minta pemetaan potensi di kabupaten kota, provinsi. Kami ada kanwil di 9 negara tapi Bapak Ibu belum upgrade. Yang ada hanya di provinsi sekitar Jawa dan Sumatera. Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, dikit sekali. Database aja enggak ada," papar dia.

Konferensi pers mengenai investasi proyek smelter di kantor BKPM Jakarta. Foto: Resya Firmansyah/kumparan

Selain itu, Bahlil mengungkapkan, perlu adanya kerja sama dengan pengusaha nasional untuk menarik investor.

"Presiden memerintah setiap investasi yang masuk wajib gandeng pengusaha nasional di daerah. Harus memakai pengusaha nasional di daerah yang memenuhi syarat karena banyak juga yang asal nama aja. Ini sasaran ke depan," kata Bahlil.

Dia meyakini, dengan capaian investasi yang baik, bisa mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini stagnan di angka 5 persen.

"Kalau realisasi investasi Rp 700 triliun terjadi, pertumbuhan ekonomi bisa 6 persen dan mampu ciptakan lapangan kerja untuk masyarakat adil dan makmur," tandasnya.