Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung Belum Juga Diumumkan, KAI Beberkan Alasannya

Rangkaian Kereta CIT (Comprehensive Inspection Train) milik PT KCIC saat melakukan uji coba di sekitar kawasan Bekasi, Jawa Barat. Foto: Rizki Fajar Novanto/kumparan

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo, mengungkapkan alasan tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) belum kunjung diumumkan. Padahal waktu operasional semakin dekat yakni 18 Agustus 2023.

Didiek menuturkan, tarif KCJB baru akan ditentukan jika masalah pembengkakan biaya (cost overrun) proyek senilai USD 1,2 miliar atau sekitar Rp 17,9 triliun selesai, di mana 75 persen akan ditambal dari utang.

"Ya ini masalah cost overrun masih belum (rampung), tarifnya tunggu dulu," katanya kepada wartawan di Sarinah, Jakarta, Kamis (25/5).

Penyelesaian cost overrun tersebut, lanjut dia, akan berimbas kepada struktur finansial proyek KCJB yang harus dirancang kembali oleh pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). "Nanti kan finansial strukturnya harus kita selesaikan dulu baru kita tetapkan (tarif)," sambung Didiek.

Didiek menuturkan, saat ini KCJB sedang dalam tahap testing dan commissioning secara bertahap dimulai dari 180 km/jam. Dia menargetkan dalam 10 hari mendatang tahap pengujian akan menuju 350 km/jam.

Dia pun masih optimistis operasional proyek KCJB secara komersial (commercial operation date/COD) masih tepat waktu sesuai target yang diungkapkan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yakni 18 Agustus 2023.

Adapun Komite KCJB telah menyepakati nilai cost overrun KCJB sebesar USD 1,2 miliar atau Rp 17,9 triliun. Sebesar 25 persen akan dipenuhi oleh ekuitas PT KCIC.

Dari total ekuitas tersebut, sebesar 60 persen merupakan tanggung jawab konsorsium Indonesia yang sudah dipenuhi melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada KAI sebesar Rp 3,2 triliun, sisanya 40 persen akan dibayarkan konsorsium China di Mei 2023.

Sementara itu, 75 persen sisa cost overrun KCJB akan dipenuhi melalui utang dari China Development Bank (CDB). Didiek berkata, negosiasi antara pemerintah dengan CDB masih berlangsung untuk menentukan tingkat suku bunga dan penjaminan.

Dia menuturkan, tingkat suku bunga pinjaman yang diinginkan pemerintah Indonesia yakni 2 persen, meski sejauh ini belum kunjung mendapatkan titik temu dengan pihak bank.

"Targetnya ke situ (2 persen) tapi kan negosiasi tidak bisa satu pihak. Tetapi kita punya strategi, secepat mungkin kita upayakan, negosiasi masih tetap berjalan," pungkas Didiek.