Tarik Ulur Smelter Freeport hingga Bos Besar Lobi Pemerintah Agar Batal Dibangun

Lokasi tambang Freeport di Papua Foto: Reuters

Proyek pembangunan smelter atau pabrik pemurnian konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, yang ditarget beroperasi pada 2023 kini terancam gagal.

CEO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc (FCX), Richard C Adkerson, melobi pemerintah Indonesia agar proyek tersebut dibatalkan.

Bos besar asal Amerika Serikat ini menilai pembangunan smelter hanya akan menguras biaya dan tak cukup ekonomis. Langkah tersebut tidak menguntungkan dalam situasi pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan dalam conference call tentang kinerja kuartal III Freeport McMoran pada Kamis (22/10).

Atas dasar itu, ia membuka opsi agar Freeport bisa terus mengekspor konsentrat tembaga, tanpa perlu membangun smelter baru.

Langkah tersebut dinilai juga menguntungkan pemerintah Indonesia, karena ada pendapatan negara dari Bea Keluar (BK) konsentrat tembaga.

"Saya menyampaikan PTFI, dipimpin Kementerian BUMN dalam pembahasan internal dengan pemerintah, akan terlibat dalam pembayaran biaya ekspor untuk itu. Manfaatnya, kita tidak perlu membangun proyek konstruksi baru yang besar dan manfaat finansialnya juga sangat positif bagi pemerintah," jelas Richard dalam keterangan tertulis yang dikutip kumparan, Rabu (28/10).

McMoRan Inc Richard C. Adkerson. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

Smelter Proyek Tidak Menguntungkan dan Ditunda Setahun

Meski telah dibangun beberapa tahun, progres pembangunan proyek ini baru mencapai 5,8 persen dan belum dilakukan konstruksi.

Hal itu dilaporkan Presiden Direktur Utama PTFI, Tony Wenas, dalam media briefing PTFI 'Dari Timur untuk Indonesia Maju' secara virtual, Senin (17/8).

Dia bahkan menyebut pembangunan smelter tidak menguntungkan bagi perusahaan dan negara. Alasannya, karena nilai tambah dari harga jual konsentrat ke tembaga katoda hanya 5 persen.

"Itu komitmen dari PTFI (untuk mendukung hilirisasi) walaupun pembangunan smelter tembaga bukan proyek menguntungkan," kata dia.

Akibat wabah virus corona, Tony juga menyampaikan pembangunan smelter ini terhambat. Sudah hampir lima bulan tidak ada aktivitas pembangunan sama sekali di Gresik karena ada pembatasan sosial berskala besar, jadi lokasi pabrik ditutup.

Freeport pun sudah mengajukan bakal ada keterlambatan pembangunan smelter ke Kementerian ESDM. Tony menyebut pembangunan akan tertunda dua belas bulan atau sampai 2024 dari target awal 2023. Dia berharap Kementerian ESDM memberikan persetujuan atas kondisi ini.

Kapal pengangkut konsentrat dari PT Freeport Indonesia sedang membongkar muatan di PT Smelter Indonesia. Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan

Pembangunan Smelter Syarat Mutlak Freeport Dapat Perpanjangan Operasi

Jika ditarik ke belakang, pembangunan smelter baru itu merupakan syarat dari pemerintah Indonesia agar PTFI bisa memperpanjang izin operasional tambang dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Freeport pun sudah menyatakan komitmen dalam perjanjian yang disepakati pada 2018 lalu.

Freeport sebenarnya sudah menyatakan proyek ini tidak ekonomis. Tapi pemerintah tetap mewajibkannya agar mineral yang diekspor Freeport tidak lagi dalam bentuk konsentrat, melainkan katoda agar ada nilai tambah bagi negara yang menjadi bagian dari mimpi Indonesia membangun industri hilirisasi sektor pertambangan.

"Namun, untuk mencapai kesepakatan pada tahun 2018, kami harus berkomitmen untuk melakukan itu. Jadi keputusan benar-benar ada di tangan pemerintah, tapi manfaat finansial bagi ini cukup signifikan," kata Richard.

Perdebatan Lokasi

Proyek smelter ini memang diwarnai tarik ulur sejak awal, termasuk lokasinya. Sebelum mantap membangun di Gresik, Direktur Utama PT Inalum (Persero) sebagai ketua holding BUMN tambang yang kala itu dijabat Budi Gunadi Sadikin mengatakan, lokasi dibangunnya smelter masih menjadi perdebatan antara Papua, Nusa Tenggara, dan Gresik.

Namun Budi mengakui, Gresik paling berpotensi, sebab wilayah tersebut merupakan salah satu kawasan industri. Sedangkan di sisi lain, Menteri BUMN kala itu, Rini Soemarno, justru berharap smelter dibangun di dekat area pertambangan Freeport di Papua.

Rini menekankan, berbagai program pengembangan masyarakat harus digalakkan. Sehingga masyarakat Mimika dan sekitar tambang bisa menjadi mandiri meskipun nantinya sudah tidak ada Freeport. Sebab menurut dia, banyak daerah-daerah yang justru tidak berkembang setelah tambang tidak lagi beroperasi.

"Ini merupakan program Pak Presiden, bagaimana masyarakat di desa dan dekat lokasi tambang itu bisa mendapatkan benefit sebesar-besarnya dari pertumbuhan ekonomi," katanya pada Juni 2020.