Tuah Pupuk Subsidi Wujudkan Swasembada dan Kemakmuran Petani

Petani Suparlan mengangkat padi apung yang telah di panen. Foto: Bayu Pratama S/ANTARA FOTO

Ningsih semringah saat mengingat lagi hasil panen padinya pada 2024 mencapai 3,5 ton. Perempuan yang menjadi Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Pangkalan Bemban, Kecamatan Selakau, Kalimantan Barat, ini menggarap lahan seluas 1 hektare.

Dalam setahun lalu, Ningsih bisa panen padi dua kali pada Februari dan Juli. Meski begitu, ia mengakui tidak mudah merawat padi dari menanam hingga akhirnya memanen.

Persoalan yang sering dihadapi Ningsih adalah mahalnya pupuk. Masalah itu sebenarnya bisa diatasi Ningsih dengan adanya pupuk subsidi dari pemerintah.

"Kita pakai pupuk subsidi itu harganya lebih murah, kita jadi terbantu. Hasilnya lumayan juga membantu," kata Ningsih saat berbincang dengan kumparan, Kamis (27/2).

Kalau pupuk nonsubsidi, Ningsih harus merogoh kocek antara Rp 370 ribu sampai Rp 500 ribu untuk 50 kg. Sementara untuk pupuk subsidi, ia hanya mengeluarkan maksimal Rp 130 ribu. Sehingga, selisih dana itu bisa dimanfaatkan Ningsih untuk kebutuhan lainnya.

Sayangnya, Ningsih tidak selalu mendapatkan pupuk subsidi. Ada momen ia terpaksa membeli pupuk nonsubsidi karena pupuk subsidi terlambat datang. Sedangkan, apabila padinya tidak segera dipupuk, bisa saja membuat hasilnya kurang maksimal.

"Kendala selama pakai pupuk subsidi itu kadang-kadang telat kedatangannya. Terpaksa pakai nonsubsidi kalau subsidi telat. Mupuk itu dari umur 15 hari tanam sampai nanti umur sekitar 40 hari pupuk lagi, enggak terus-terusan," ujar Ningsih.

Kondisi serupa juga dialami oleh Wahyudi, petani di Desa Parit Kongsi, Kecamatan Selakau, Kalimantan Barat. Wahyudi selalu mengandalkan pupuk subsidi untuk merawat padi dan cabai yang ditanamnya.

Wahyudi sangat terbantu adanya pupuk subsidi. Tak heran, saat ada keterlambatan pupuk subsidi, ia kesulitan karena harus membeli pupuk nonsubsidi yang harganya lebih mahal.

"Kendala pupuk subsidi kalau di sini biasa datangnya tidak tentu, soalnya yang tahun ini belum datang. Jadi kita beralih ke nonsubsidi. Jadi enggak ada pupuk (subsidi) harus (pupuk) nonsubsidi, ada stok beli, kalau enggak ada stok susah," ungkap Wahyudi.

"Biaya produksi lebih besar kalau enggak pakai pupuk subsidi, jadi sangat berharap ke pemerintah," tambahnya.

Kini, Wahyudi menilai sudah tidak sulit lagi untuk mendapatkan pupuk subsidi. Ia hanya perlu membawa KTP untuk menebusnya. Kabar baik juga sudah didengarnya terkait pemerintah telah menyiapkan 9,5 juta ton pupuk subsidi sepanjang 2025 untuk para petani.

Pupuk Indonesia siap menyalurkan 9,55 juta ton pupuk subsidi ke Petani

PT Pupuk Indonesia memang sudah menyiapkan 9,55 juta ton pupuk subsidi di 2025. Variasi pupuk yang disalurkan adalah pupuk urea 4.634.106 ton, pupuk NPK 4.268.096 ton, pupuk organik 500.000 ton, dan pupuk NPK untuk kakao 147.798 ton.

Namun, angka tersebut dinilai masih kurang untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Pengamat pertanian, Syaiful Bahari, mengungkapkan kebutuhan pupuk untuk petani bisa mencapai 13,5 juta ton.

Di tengah kekurangan jumlah itu, Syaiful menegaskan alur distribusi pupuk subsidi yang dipangkas harus dijalankan secara maksimal.

“Karena, sampai saat ini belum tahu secara pasti berapa jumlah pupuk subsidi yang dipersiapkan pemerintah, meskipun telah diinformasikan jumlah pupuk subsidi di 2025 ini 9,5 juta ton. Namun jumlah tersebut masih jauh untuk menutupi seluruh kebutuhan petani. Karena jumlah kebutuhan pupuk nasional itu sekitar 13,5 juta ton,” jelas Syaiful kepada kumparan.

Syaiful menegaskan peran pupuk subsidi sangat diperlukan untuk mendukung kinerja para petani di 2025. Ia tidak mau penyaluran pupuk subsidi ke masyarakat terlambat, yang akan berdampak ke nasib petani. Ia mencontohkan apabila pada Januari biasanya masuk musim tanam pertama (MT 1), maka pupuk subsidi sudah harus disalurkan sebelum waktu tersebut.

“Jika pemberian pupuk telat di MT 1 ini, maka akan berdampak kepada produksi beras nasional di bulan April sampai Juni 2025,” ujar Syaiful.

Senada dengan Syaiful, Ekonom pertanian dari Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, menegaskan pupuk memang menjadi faktor pendukung peningkatan produksi petani. Meski begitu, ia menilai pemerintah tidak boleh hanya fokus ke pupuk subsidi untuk membantu petani.

Eliza menuturkan ada faktor infrastruktur pertanian yang juga harus diperhatikan dengan baik.

“Jadi jika pemerintah ingin meningkatkan produksi, kebijakannya harus komprehensif, jangan hanya dari pupuk saja, melainkan infrastruktur irigasi dibenahi, pengaturan harga sewa lahan dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi,” ujar Eliza.

Penyaluran Pupuk Subsidi Dipermudah

Penyaluran pupuk subsidi. Foto: Pupuk Indonesia

Pemerintah memastikan penyaluran pupuk subsidi bakal lebih mudah. Penyederhanaan regulasi telah didorong dalam bentuk Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2025 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2025.

Pada aturan baru tersebut, penentuan penyaluran pupuk ini hanya melibatkan tiga pihak, yakni Kementan, PT Pupuk Indonesia, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau pengecer.

Para petani kini bisa langsung menebus pupuk subsidi ke pengecer dengan membawa KTP sebagai syarat utama mulai 1 Januari 2025. Namun, para petani harus sudah terdaftar di kelompok tani dan e-RDKK terlebih dahulu. Jika sudah terdaftar di e-RDKK, petani itu akan mengetahui jatah pupuk yang diterimanya selama setahun.

Digitalisasi juga memudahkan penyaluran dan pengawasan pupuk subsidi. Petani bisa mengunduh i-Pubers atau aplikasi yang dikembangkan Kementan dan Pupuk Indonesia untuk memudahkan masyarakat menebus pupuk subsidi.

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk subsidi pada 2025 sudah ditetapkan yaitu pupuk urea Rp 2.250 per kg, pupuk NPK Rp 2.300 per kg, pupuk NPK untuk kakao Rp 3.300 per kg, dan pupuk organik Rp 800 per kg.

Direktur Sumber Daya Manusia Pupuk Indonesia, Tina T Kemala Intan, memastikan pihaknya siap menyalurkan pupuk subsidi untuk para petani yang berhak menerima.

"Pada 2025, Pupuk Indonesia mendapat amanah menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton, jadi para petani harus diingat, kalau sudah dapat jatahnya, Bapak, Ibu harus menebus, kalau tidak ditebus tahun depannya dikurangi, jadi harus rajin menebus, kalau tebus harus bawa KTP sama uang," kata Tina melalui keterangan tertulis.

Program safari Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) PT Pupuk Indonesia. Foto: ANTARA/HO-Pupuk Indonesia

Selain mempermudah penyaluran pupuk subsidi, Pupuk Indonesia juga ingin berkontribusi meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani, salah satunya melalui program Makmur atau Mari Kita Majukan Usaha Rakyat.

Program Makmur yang sebelumnya dikenal dengan nama Agrosolution ini terdiri dari berbagai aspek yang membantu petani dan budidaya pertanian. Mulai dari pengelolaan budidaya tanaman berkelanjutan, informasi dan pendampingan budidaya pertanian, digital farming, serta mekanisme pertanian. Terdapat pula akses permodalan dan perlindungan risiko pertanian, serta adanya offtaker atau jaminan pasar bagi petani.

Program yang diluncurkan pada 28 Agustus 2021 ini merupakan kolaborasi dari multi stakeholder, dan merupakan ekosistem yang mengintegrasikan petani dengan stakeholder yang berhubungan dengan budidaya pertanian dari hulu hingga hilir: agro input, lembaga keuangan (perbankan), jasa asuransi, pemerintah daerah (pemda), teknologi pertanian, dan offtaker.

Tina menjelaskan safari Makmur merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas petani melalui kemitraan strategis stakeholder dengan layanan pengujian tanah, dosis pemupukan, serta memaksimalkan peran Pupuk Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan nasional yang telah menjadi target Presiden Prabowo Subianto.

Tina mengungkapkan produktivitas tanaman Padi Gogo saat ini di lahan kering secara nasional hanya mencapai 3-4 ton per hektare. Melalui intervensi teknologi benih padi dan pupuk NPK Formula Khusus, Pupuk Indonesia berharap produktivitas padi di lahan kering meningkat menjadi rata-rata 6 ton per hektare.

Melalui program Makmur, petani juga dapat mengetahui kandungan hara tanah melalui fasilitas Mobil Uji Tanah (MUT). Tujuannya, petani memperoleh rekomendasi dosis pupuk sesuai dengan kebutuhan tanah dan tanaman yang akan ditanam. Sehingga petani dapat melakukan budidaya pertanian yang baik dan benar.

"Aktivitas pendampingan berfokus pada peningkatan produktivitas, jadi apa yang dimaksud meningkatkan produktivitas ini adalah mendapatkan pendampingan lebih banyak, jumlah panennya lebih besar dari sebelumnya," terang Tina.

Hingga Desember 2024, program Makmur, yang dijalankan oleh Pupuk Indonesia, telah melibatkan sebanyak 170.969 petani dengan total realisasi lahan mencapai 451.537 hektare di seluruh Indonesia.

Program ini mencakup berbagai komoditas strategis, termasuk padi, tebu, jagung, sawit, kopi, dan hortikultura. Kontribusi terbesar berasal dari komoditas padi dengan luas lahan 124.845 hektare dan melibatkan 40.416 petani.

Tina menegaskan upaya Pupuk Indonesia lewat program Makmur hingga penyediaan pasokan pupuk subsidi tersebut bisa membantu mewujudkan target swasembada pangan era Presiden Prabowo.

Prabowo Izinkan Impor Pupuk Subsidi untuk Kebutuhan Petani

Presiden Prabowo saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). Foto: Dok. Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Prabowo Subianto mengizinkan BUMN Pupuk Indonesia yang melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi untuk impor demi penuhi kebutuhan petani tanaman pangan dan pembudi daya ikan. Izin ini termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang diteken Prabowo pada 30 Januari 2025.

"Pengadaan pupuk bersubsidi dari luar negeri dilakukan dalam hal BUMN Pupuk tidak dapat kebutuhan pupuk bersubsidi," isi dalam pasal 11 Bab IV Pengadaan dan Penyaluran dikutip Kamis (6/2).

Pengadaan pupuk subsidi ini ditetapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh menteri koordinator atas usulan menteri.

Penetapan pupuk bersubsidi paling sedikit meliputi sasaran penerima, jenis komoditas peruntukan, jenis pupuk, jumlah dan mutu pupuk, harga pokok penjualan, harga eceran tertinggi, dan ketersediaan stok yang dilakukan menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin menteri koordinator.

Sama seperti untuk petani pangan, jenis pupuk bersubsidi yang dimaksud meliputi pupuk urea, pupuk NPK, pupuk organik, pupuk SP 36, dan pupuk ZA. BUMN Pupuk bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran pupuk bersubsidi hingga ke titik serah.

Penerima pupuk bersubsidi di titik serah terdiri dari: Gapoktan, Pokdalan, pengecer, koperasi yang bergerak di bidang penyaluran pupuk.

Setelah itu, BUMN Pupuk mengajukan penagihan setelah pupuk bersubsidi disalurkan kepada Gapoktan, Pokpadan, dan/atau pengecer dan ditebus oleh kelompok petani dan/atau tani dan kelompok pembudi daya ikan.

Presiden Prabowo Subianto mendatangi kantor Kementan, Jakarta, Senin (3/2/2025). Foto: Kementan RI

Prabowo saat inspeksi mendadak ke kantor Kementerian Pertanian (Kementan) di Ragunan, Jakarta Selatan, pada Senin (3/2), menegaskan pentingnya menjaga ketahanan pangan, termasuk ketersediaan pupuk untuk petani.

Prabowo yakin Indonesia semakin dekat dengan target swasembada beras dan menuju swasembada pangan. Menurutnya, masalah pangan adalah isu krusial yang berkaitan langsung dengan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa.

“Masalah pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia. Ini masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, dan survival kita sebagai bangsa. Kalau mau maju, pangan harus aman dulu. Saya minta semua pihak bekerja dengan hati yang tulus, cinta Tanah Air, dan patriotisme tinggi, setia pada tujuan swasembada pangan,” tutur Prabowo.