Usai Prabowo Pangkas Anggaran, Kementerian ATR Kurangi Belanja di 2025 Rp 2,6 T

Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nusron Wahid mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025). Foto: Youtube/ TVR Parlemen

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan efisiensi terhadap anggaran tahun 2025 sebesar Rp 2,631 triliun.

Efisiensi tersebut dilakukan dengan memotong Rp 2,305 triliun atau 35,72 persen, dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp 6,454 triliun. Selain pemotongan tersebut, terdapat blokir pada perjalanan dinas dan paket meeting sebesar Rp 326,4 miliar.

“Proyeksi total efisiensi blokir dan implementasi Inpres 1/2025 adalah Rp 2,631 triliun atau 40,76 persen,” jelas Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN pada Kamis (30/1), di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

Meski begitu, Kementerian ATR/BPN mendapat pinjaman luar negeri dari Bank Dunia untuk anggaran tahun 2025 sebesar Rp 490,2 miliar. Tambahan tersebut sudah efektif per 23 Desember 2024.

“Namun demikian kita kemungkinan akan dapat tambahan top up pinjaman luar negeri karena alhamdulillah pada detik-detik akhir Desember, program kita ILASP, Integrated Land Administration and Spatial Planning dari 2025 sampai 2029 sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan,” jelas Nusron.

Untuk anggaran 2024, Nusron mengungkap serapan anggaran mencapai Rp 7,861 triliun atau setara dengan 99,04 persen dari total anggaran.

“Jadi hanya tersisa 1 persen sehingga dalam konteks ini cukup optimal,” ujarnya.

Pada tahun 2024, capaian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga melampaui target yang ada sebesar Rp 3 triliun dengan capaian Rp 3,061 triliun.