Utang Luar Negeri RI Hingga Mei 2019 Capai Rp 5.366 Triliun

Petugas melayani penukaran uang dolar Amerika di salah satu gerai penukaran valuta asing, Jakarta. Foto: Antara/Puspa Perwitasari

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral serta swasta, hingga akhir Mei 2019 mencapai USD 386,1 miliar atau sekitar Rp 5.366 triliun (kurs Rp 13.900 per dolar AS).

Utang tersebut meningkat 7,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD 359,4 miliar. Namun utang luar negeri tersebut melambat jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai USD 389,5 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Onny Widjanarko, mengatakan melambatnya ULN tersebut disebabkan transaksi pembayaran neto ULN dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Menurut dia, hal tersebut membuat nilai utang dalam rupiah tercatat menjadi lebih rendah jika dalam denominasi dolar AS.

"Perlambatan pertumbuhan ULN bersumber dari ULN swasta, di tengah pertumbuhan ULN pemerintah yang tetap rendah," kata Onny dalam keterangan resmi, Senin (15/7).

Adapun posisi ULN swasta hingga akhir Mei 2019 sebesar USD 196,8 miliar, tumbuh 11,3 persen (yoy), namun lebih rendah jika dibandingkan bulan sebelumnya.

Hingga akhir Mei 2019, ULN swasta didominasi sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap atau air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian dengan total pangsa 75,2 persen terhadap total ULN swasta.

Sementara ULN pemerintah hingga akhir Mei 2019 sebesar USD 186,3 miliar, tumbuh 3,9 persen (yoy). Kendati tumbuh meningkat, nilai nominal ULN pemerintah pada Mei 2019 menurun dibandingkan dengan posisi April 2019 yang mencapai USD 186,7 miliar.

Perkembangan tersebut dipengaruhi pembayaran neto pinjaman senilai USD 500 juta dan penurunan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh nonresiden senilai USD 1,5 miliar, yang dipengaruhi oleh faktor ketidakpastian di pasar keuangan global yang meningkat seiring dengan eskalasi ketegangan perdagangan.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Onny Wijanarko. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Sektor tersebut yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,8 persen dari total ULN pemerintah), konstruksi (16,4 persen), jasa pendidikan (15,8 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), serta jasa keuangan dan asuransi (14,3 persen).

Meski demikian, BI menyebut struktur utang luar negeri Indonesia saat ini masih tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Mei 2019 sebesar 36,1 persen.

Menurut Onny, jumlah tersebut relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 87,3 persen dari total ULN.

Onny mengatakan, dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

"Peran ULN akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujarnya.