Utang Pemerintah Inggris Tembus Rp 1.894 T, Cetak Rekor Tertinggi Sejak 2020
·waktu baca 3 menit
PerbesarUtang pemerintah Inggris mencetak rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir. Hal ini menjadi tantangan bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Rachel Reeves dalam menyusun anggaran pada November mendatang.
Dilansir Reuters, Minggu (21/9), pinjaman sektor publik mencapai 83,8 miliar poundsterling (USD 113,39 miliar) atau sekitar Rp 1.894 triliun (kurs Rp 22.607 per poundsterling) pada periode April hingga Agustus 2025. Angka ini lebih tinggi 11,4 miliar poundsterling dibandingkan proyeksi lembaga pengawas fiskal Inggris, Office for Budget Responsibility (OBR).
Jumlah utang tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2020, ketika pandemi COVID-19 memaksa pemerintah menggelontorkan belanja besar-besaran untuk menopang perekonomian.
Sebelumnya, Reeves diperkirakan segera mengumumkan kenaikan tarif pajak Inggris pada 26 November. Tujuannya agar defisit fiskal tetap terjaga di tengah gejolak pasar keuangan.
Namun, kenaikan pajak dikhawatirkan memperlambat pertumbuhan ekonomi Inggris yang saat ini masih lesu, padahal Reeves bersama Perdana Menteri Keir Starmer telah berjanji mempercepat laju ekonomi.
Poundsterling Melemah, Biaya Pinjaman Naik
Ekonom PwC UK, Nabil Taleb, mengatakan pemerintah kini menghadapi kombinasi tantangan: biaya utang yang lebih tinggi, inflasi yang masih panas, penolakan terhadap pemangkasan belanja publik, serta risiko revisi turun proyeksi pertumbuhan oleh OBR.
“Kanselir (menteri keuangan) menghadapi pilihan sulit, dan ujian terbesarnya adalah apakah keputusan itu bisa diterima oleh pemilih maupun pasar,” ujar Taleb.
Menyusul rilis data tersebut, nilai tukar poundsterling melemah setengah sen terhadap dolar AS, sementara biaya pinjaman pemerintah meningkat. Hal ini juga dipicu data terpisah yang menunjukkan penjualan ritel Agustus naik lebih tinggi dari perkiraan.
Pada Agustus saja, Pemerintah Inggris meminjam hampir 18 miliar poundsterling, jauh di atas estimasi OBR sebesar 12,5 miliar poundsterling dan melampaui seluruh prediksi dalam jajak pendapat Reuters terhadap para ekonom.
“Meski penerimaan pajak dan iuran jaminan sosial naik signifikan dibanding tahun lalu, peningkatan itu tergerus oleh belanja layanan publik, tunjangan, serta bunga utang yang lebih besar,” kata Grant Fitzner, Kepala Ekonom ONS.
ONS juga merevisi ke atas data pinjaman beberapa bulan sebelumnya sebesar hampir 6 miliar poundsterling, setelah diketahui penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax/VAT) lebih rendah dari perkiraan awal. Pembaruan data dari administrasi lokal dan pemerintahan devolusi turut memperburuk defisit.
Sebelumnya, utang pemerintah Inggris diperkirakan masih sejalan dengan perkiraan OBR. Namun Paul Dales, Kepala Ekonom Inggris di Capital Economics, memperkirakan Reeves kemungkinan harus mengumumkan langkah fiskal tambahan senilai sekitar 28 miliar poundsterling, sebagian besar melalui kenaikan pajak. Angka ini mendekati paket pajak senilai 40 miliar poundsterling dalam anggaran pertamanya tahun lalu, yang telah ia janjikan tidak akan diulang.
Institute for Fiscal Studies (IFS) sebelumnya memperingatkan bahwa Reeves berisiko menghadapi masalah fiskal besar jika gagal mewujudkan target ambisius meningkatkan efisiensi layanan publik. Reeves sendiri telah berjanji menyeimbangkan belanja publik dengan penerimaan pajak.
Data terbaru menunjukkan, ukuran defisit fiskal dalam periode April–Agustus mencapai 62 miliar poundsterling, atau lebih dari 15 miliar poundsterling di atas perkiraan OBR.
Sebelum pemilu tahun lalu, Reeves dan Starmer berjanji kepada publik tidak akan menaikkan tarif Pajak Penghasilan, VAT, maupun iuran jaminan sosial pekerja. Namun, dunia usaha khawatir mereka akan kembali menjadi sasaran pajak pada November, setelah sebelumnya menanggung kenaikan iuran sosial dalam anggaran pertama Reeves tahun lalu.
Wakil Menteri Keuangan James Murray menegaskan pemerintah berfokus pada stabilitas ekonomi, tanggung jawab fiskal, dan percepatan pertumbuhan.