Viral Bupati Boltim Ngamuk soal BLT UMKM Jokowi dan Total Alokasi Anggaran

Nurhidayah, Warga Medan Amplas, Kota Medan, penerima Banpres. Foto: Kemenkop UKM

Video Bupati Bolaang Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar, yang memprotes keras Program Bansos UMKM viral. Alasannya, Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta per orang ini justru menjadi ajang bisnis perusahaan finansial dengan membebankan bunga tinggi.

Sehan mengungkapkan, modusnya yakni perusahaan finansial yang menurutnya bernama Esta Dana Ventura, merekomendasikan ratusan nama warga Bolaang Mongondow Timur, untuk bisa menerima BLT UMKM dari Presiden.

Sambil menunggu usulan itu disetujui, Esta Dana menyalurkan pinjaman kepada setiap nama yang ingin diusulkan jadi penerima BLT UMKM. Besarnya pinjaman Rp 3.400.000, namun yang diterima nasabah hanya Rp 2.700.000, sementara sisanya Rp 700.000 ditahan Esta Dana, dianggap sebagai simpanan nasabah.

Yang membuat Sehan mengamuk, dari total dana yang diterima warga sebesar Rp 2.700.000 itu, harus dikembalikan jadi Rp 6.250.000 atau setara dengan bunga 131 persen.

"Dengan bunga selama 6 bulan 1 minggu itu, kurang lebih 131 persen. Ini akan bikin celaka. Orang-orang ibu-ibu susah ini. karena ketidaktahuan dia dan dia terjepit dengan masalah modal. Dia iya iya saja," katanya.

Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Christiany Euginia Paruntu (kedua kiri) dan Sehan Salim Landjar (kedua kanan) berjalan kaki untuk mendaftar ke kantor KPU Provinsi Sulut, Manado, Sulawesi Utara, Minggu (6/9). Foto: Adwit B Pramono/ANTARA FOTO

Total Anggaran BLT UMKM Rp 28,8 Triliun, Diperpanjang Tahun Depan

BPUM atau lebih dikenal dengan BLT UMKM diberikan kepada pelaku usaha kecil yang bisnisnya terdampak karena wabah corona. Bantuan ini dikeluarkan Presiden Jokowi pada September 2020 ke 12 juta penerima di seluruh Indonesia.

Dengan besar Rp 2,4 juta per orang, itu artinya total anggaran untuk BLT UMKM ke 12 juta penerima mencapai Rp 28,8 triliun. Kementerian Koperasi dan UKM menjadi penanggung jawab teratas dalam program ini karena mengatur mekanisme penyalurannya hingga ke daerah.

Tahun depan, BLT UMKM ini dilanjutkan bersama sejumlah program bantuan sosial lainnya seperti BLT subsidi gaji. Bantuan ini hanya diberikan satu kali dalam bentuk hibah, artinya masyarakat tidak perlu menggantinya dan tidak perlu membayar bunga atas uang yang diberikan negara.

Kemenkop UKM Benarkan Esta Dana Ventura Jadi Pengusul BLT UMKM di Boltim

Terkait hal tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menjelaskan bahwa tata cara penyaluran BLT tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 6 Tahun 2020 Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Khusus jumlah penerima BPUM di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tercatat sebanyak 3.205 usaha mikro dengan total nilai bantuan sekitar Rp 7,69 miliar.

Rincian penerima BPUM berdasarkan lembaga pengusul seperti, Dinas Koperasi dan UKM sebanyak 420 usaha mikro, koperasi sebanyak 42 usaha mikro, perbankan dan Lembaga Pembiayaan sebanyak 449 usaha mikro, dan BUMN/BLU sebanyak 2.294 usaha mikro.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, berbicara di hadapan pelaku UMKM. Foto: Kemenkop UKM

Kemenkop UKM mengakui bahwa salah satu lembaga pengusul dalam penyaluran di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah PT Esta Dana Ventura. Berdasarkan data, PT Esta Dana Ventura merupakan Lembaga Pembiayaan/Lembaga Keuangan Non Bank dan telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor KEP-8/D.05/2015 untuk melaksanakan kegiatan usaha modal usaha.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman menyatakan, PT Esta Dana Ventura masuk dalam kategori sebagai pengusul BPUM sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Hanung, lembaga pengusul bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi data calon penerima Banpres Produktif.

Teten Masduki Minta Bupati Boltim Klarifikasi soal Tudingan Banpres Dibisniskan

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta Sehan Salim Landjar, segera melakukan klarifikasi atas pernyataannya soal Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) menjadi ajang bisnis perusahaan finansial dengan membebankan bunga tinggi.

Sebab, pernyataan tersebut dinilai sangat keliru karena tak sesuai dengan kenyataan. Sehan Salim, diduga tak mengetahui prosedur penyaluran Banpres tersebut sehingga mengambil kesimpulan yang salah.

"Iya, sudah dijelaskan oleh Deputi kami ada kekeliruan statement Bupati. Sudah disampaikan oleh Sesmen dan Deputi kami ke Bupati. Harusnya Bupati mengklarifikasi kekeliruannya," kata Teten kepada kumparan, Sabtu (26/12).

Teten menjelaskan, bahwa distribusi Banpres tersebut juga sebenarnya melibatkan pemerintah daerah. Hal itu sekaligus membantah tudingan Sehan Salim yang menyebut pemerintah daerah tak dilibatkan.