Yang Dilakukan Pemerintah Usai Sritex Pailit

Suasana pabrik PT Sritex, Jumat (15/11/2024). Foto: kumparan

PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex pailit. Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi Sritex terkait putusan pailit yang dijatuhkan Pengadilan Niaga Semarang.

Setelah kondisi tersebut, pemerintah berupaya agar perusahaan tekstil tersebut tetap bisa beroperasi kembali. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah akan melakukan restrukturisasi Sritex.

“Restructuring,” kata Airlangga ketika ditanya mengenai upaya khusus yang dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan Sritex, di Kawasan Alam Sutra, Minggu (22/12).

Dia juga memastikan raksasa tekstil berkode emiten SRIL itu masih tetap berproduksi dan berjalan. “Sritex tetap berjalan,” tutur Airlangga.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Jumat (20/12). Foto: Argya D. Maheswara/kumparan

Airlangga sebelumnya juga menegaskan Sritex tetap berproduksi. Ia mengaku telah berkomunikasi dengan pihak Sritex agar perusahaan tersebut tetap berjalan.

"Pemerintah mendorong ini going concern, jadi untuk tetap berproduksi. Tadi sore saya juga berbicara dengan management Sritex supaya going concern tetap terjaga," kata Airlangga di kantornya, Kamis (19/12) malam.

Airlangga juga meminta PT Bank Negara Indonesia (BNI) yang menjadi salah satu kreditur Sritex untuk sejalan dengan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menjaga lapangan kerja di tengah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Para kreditur termasuk salah satunya yang terbesar kan yang BNI untuk memimpin para kreditur ini agar sejalan dengan pemerintah untuk menjaga lapangan kerja," ujarnya.

Airlangga berharap agar industri padat karya dapat memperbarui mesin produksinya. Pemerintah juga telah membuat kebijakan bantuan untuk industri padat karya yaitu dengan subsidi kredit investasi sebesar 5 persen. Dengan dukungan tersebut, diharapkan industri padat karya dapat mengganti mesin produksi.

"Nah ini upaya untuk mendorong supaya mereka ganti mesin. Tapi mereka harus aktif, mereka yang betul-betul ingin melakukan modernisasi pabrik dan biasanya kan kalau kredit investasi bisa 5-7 atau 8 tahun," kata Airlangga.

Pemerintah Harus Bantu Permodalan

Berbeda dari Airlangga, Presiden Asosiasi Pekerja Indonesia (Aspek) Mirah Sumirat, mendorong pemerintah memberi permodalan kepada PT Sritex agar perusahaan tersebut kembali beroperasi.

"Nah harapan saya sih duduk bersama, solusinya adalah duduk bersama pemerintah, terus kemudian perusahaan juga kalau memang mau pemerintah turun tangan ya memberikan pembantuan, bantuan permodalan kepada perusahaan," ucap Mirah kepada kumparan, Minggu (22/12).

Menurutnya, tak cukup hanya permintaan Presiden Prabowo supaya perusahaan tak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Kalau memang ingin betul-betul perusahaan itu masih mau terus hidup ya, berjalan dan juga perusahaan tidak PHK maka pemerintah harus supporting itu untuk membantu perusahaan supaya tidak gulung tikar," kata Mirah.