Zulhas Bikin Satgas, Usut Data Impor RI dan Negara Asal yang Jomplang

Mendag Zulhas. Foto: Kemendag

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas berencana membuat satuan tugas (satgas) untuk mengusut perbedaan data impor yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan negara asal yang jomplang.

Zulhas mengatakan, banjirnya impor 7 komoditas meliputi tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki masih belum bisa terbendung meskipun pemerintah sudah memperketat aturan.

Adapun pengetatan impor dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 36 Tahun 2023, yang sudah berulang kali direvisi. Aturan terakhir yang berlaku yakni Permendag No 8 Tahun 2024.

"Belum ada perubahan, bukan banjir sekarang, memang dari awal banjir belum ada perubahannya. Tadinya kita harap ada perubahan, tapi tidak ada perubahan," ungkapnya saat ditemui awak media di kantor Kemendag, Selasa (9/7).

Setelah mendapatkan informasi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Zulhas mengungkapkan ternyata ada perbedaan data yang cukup besar antara data impor yang dikeluarkan BPS dan negara asal impor komoditas tersebut.

Dia mencontohkan, jika nilai impor salah satu komoditas yang terekam BPS sebesar USD 100 juta, namun data impor yang dikeluarkan negara asal bisa mencapai USD 300 juta.

"Kita temukan itu data, data impor kita, kalau dari luar dengan data impor kita yang ada dalam negeri bedanya jauh, jomplang," tutur Zulhas.

Melalui pembentukan Satgas oleh Kementerian Perdagangan bersama Kadin Indonesia, Zulhas berharap bisa menemukan akar permasalahan tersebut.

"Kami sudah sepakat akan bikin Satgas, Kadin sama Kementerian Perdagangan dengan siapa lagi, nanti Kita akan rumus bareng-bareng. Kita bikin Satgas untuk melihat di mana ini perbedaan data yang begitu besar," jelasnya.

Zulhas memaparkan, tugas Satgas tersebut di antaranya mengecek langsung kondisi di lapangan apakah ada barang impor ilegal yang menyebabkan lonjakan data impor, termasuk kemungkinan penyalahgunaan HS Code.

"Pertama kita akan melakukan cek lapangan, bener enggak barang itu yang ilegal itu banyak, kita akan lihat nanti seperti apa. Kemudian nanti mungkin sudah lama kalau produk-produk ini HS number yang disalahgunakan itu seperti apa, kita akan cek juga Ini bareng-bareng bikin Satgas," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyambut baik pembentukan satgas bersama Kementerian Perdagangan karena pentingnya gotong-royong antara pemerintah dan badan usaha.

"Kita mencari solusi bukan saling blaming, atau bagaimanapun tapi yang penting adalah ke depannya bisa, penting sekali kita melihat mulai dari cek di lapangan, tapi lari-larinya kita langsung lihat HS code-nya kembali," jelasnya.