Komisi 1 DPR RI soal Penolakan Israel Main di Indonesia: Kita Bukan FIFA

30 Juni 2022 20:06 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
9
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Timnas U-20 Israel. Foto: Instagram/@israel_football_association
zoom-in-whitePerbesar
Timnas U-20 Israel. Foto: Instagram/@israel_football_association
ADVERTISEMENT
Perihal Timnas Israel yang akan datang ke Indonesia untuk bertanding di Piala Dunia U-20 2023 masih menjadi perhatian publik. Beberapa orang menolak kehadiran mereka.
ADVERTISEMENT
Akan tetapi, sulit rasanya jika memang mau memboikot Timnas Israel. Sebab, yang paling memiliki aturan dalam hal ini adalah FIFA. Itu pun dikatakan juga oleh Anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon.
Israel memastikan satu tiket di Piala Dunia U-20 2023 yang digelar di Indonesia. Israel lolos ke putaran final usai bertengger di posisi runner-up Grup B Piala Eropa U-19 2022. Begitulah ketetapan FIFA.
Logo FIFA. Foto: AFP/Michael Buholzer
Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Namun sejauh ini, PSSI dan Kemenpora mengaku akan menerima dan mengakomodasi Timnas Israel nantinya.
"Ya, kami bisa pahami. Cuma dilematis. Enggak kemudian kita diartikan berhubungan diplomatik dengan israel. Cuma kita enggak bisa bilang menolak mereka. Enggak bisa. Atau, kita yang keluar dari kompetisi itu.
ADVERTISEMENT
Effendi juga menanggapi sikap FIFA kepada Rusia. Ia menyebut bahwa itu adalah kasus yang berbeda.
"Beda, karena dianggap dia menginvasi negara lain sehingga disanksi. Israel enggak ada sanksinya. Kita enggak berhubungan diplomatik ke Israel. FIFA enggak kasih sanksi ke dia," jelasnya.
Anggota Komisi I F-PDIP Effendi Simbolon. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan
Pada 1957, skuad 'Garuda' mengikuti Kualifikasi Piala Dunia 1958 dengan berhasil lolos dari babak pertama. Pada babak kedua, Indonesia ditentukan harus melawan Israel.
Namun akhirnya, Timnas Indonesia pun memilih mundur dengan menolak bermain melawan Israel. Dalam wawancara dengan Historia, kiper Timnas Indonesia ketika itu, Maulwi Saelan, mengatakan keputusan itu diambil menyusul adanya perintah langsung dari Sukarno.