Mau Gunakan Fasilitas GBK? Banyak Langkah yang Mesti Dipatuhi PSSI
PerbesarADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Rinciannya, federasi meminta Stadion Madya untuk pelatnas Timnas Indonesia dan Lapangan ABC untuk dipakai Timnas U-19 .
Syarat lain yang diajukan, PSSI menginginkan dua fasilitas Kompleks GBK tidak ‘disewakan’ kepada pihak lain selama pelatnas. Dan, tak ada biaya yang dikeluarkan federasi alias nol rupiah.
Permintaan itu memang sudah sampai ke telinga Menpora Zainudin Amali . Namun, itu hanya sebatas obrolan.
Padahal, Kemenpora membutuhkan surat resmi nan detail untuk membuat SK (surat Keputusan).
“Intinya, Direktur Utama PPKGBK (Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno) tinggal menunggu surat berikut legal format dari Kemenpora. Kemudian, surat itu dilampiri surat dari Ketua Umum PSSI yang minimal memuat daftar lengkap pelatih, ofisial, tim pendukung, semua pemain yang terdaftar, serta jadwal lengkap kegiatan latihan.”
ADVERTISEMENT
“Sejauh ini baru surat resmi dari PSSI baru keinginan, belum ada lampirannya. Kami menunggu surat tersebut. Semoga dapat segera dikirimkan kepada Pak Menpora,” kata Gatot S. Dewa Broto, Sekretaris Menpora.
Sejatinya, prosedur pemakaian fasilitas GBK tak terlalu rumit. PSSI hanya butuh berkomunikasi intens dengan Kemenpora dan PPKGBK.
Ilustrasinya, PSSI bicara kepada Kemenpora soal detail pelatnas beserta surat resminya. Begitu SK dari Kemenpora keluar, federasi harus menyerahkan ke PPKGBK.
Namun, sebelum menyerahkan SK, PSSI harus bicara dulu soal detail pelatnas kepada PPKGBK. Biar semuanya disiapkan dengan baik oleh PPKGBK.
Jadi, begitu PPKGBK dapat SK dari Kemenpora, tak perlu ada negosiasi lagi.
Masalahnya, PSSI hingga kini belum komunikasi dengan PPKGBK. Sehingga, pengajuan pemakaian fasilitas GBK belum bisa ditindaklanjuti.
ADVERTISEMENT
“Kami belum terima apa-apa. Mereka (PSSI) juga belum mengontak kami. Mungkin mereka sudah berkomunikasi dengan Menpora. Namun, ‘kan komunikasi ke kami belum ada. Menpora juga belum berbicara dengan kami,” ujar Winarto, Direktur Utama PPKGBK.
Sejatinya, PPKGBK memberi lampu hijau buat PSSI. Syarat-syarat yang diajukan federasi juga sudah didengar Winarto.
PPKGBK tinggal membutuhkan negosiasi saja dengan PSSI. Soalnya, segala keputusan ada di tangan PPKGBK meskipun sudah ada SK dari Kemenpora.
“Kemenpora mendukung, tapi harus sesuai prosedur. Kompleks GBK berada di bawah otoritas Setneg (Sekretariat Negara). Ini tidak hanya berlaku bagi PSSI, tetapi juga cabang olahraga lain. Tujuan pelaksanaan prosedur agar jelas dan akuntabilitas. Soalnya PPKGBK akan diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).”
ADVERTISEMENT
“Nanti PPKGBK juga yang akan menentukan waktu penggunaan. Kemenpora sudah minta PSSI secara informal berkonsultasi dengan PPKGBK,” kata Gatot.
Satu hal yang perlu didiskusikan ialah perihal penyewaan tanpa biaya. Memang ada aturan nol rupiah untuk kepentingan negara.
Namun, tetek bengek seperti biaya lampu lapangan dan kebersihan harus ditanggung penyewa. Winarto mencontohkan Perbasi saat pelatnas Timnas basket.
Biaya sewa stadion dalam ruangan memang gratis, tapi ada detail semisal AC, lampu, dan kebersihan yang harus dibayar.
“Ada aturannya, ada tata kelolanya, ada peraturan Menteri. Tarif BMKN (barang milik/kekayaan negara) harus diikuti semua. Kemarin ‘kan Asian Games bayar. Pemerintah dengan pemerintah saja mengikuti aturan. Kemendikbud saja membayar saat memakai Istora Senayan.”
ADVERTISEMENT
“(Harus ada yang dibayar) Walaupun dipakai pelatnas Timnas dan ke depannya untuk Piala Dunia U-20 2021. Iya betul (ada aturan nol rupiah). Itu masih tetap berlaku. Terpenting sekarang, harus tentukan dulu atlet dan pelatihnya dulu. Harus jelas. Itu belum dilakukan. Belum ada pengajuan dari PSSI. Intinya, kami membuka tangan dan mengikuti aturan yang berlaku,” tutur Winarto.
So, PSSI tidak boleh cuma berpangku tangan kepada Kemenpora saja. Harus aktif juga berkomunikasi dengan PPKGBK sebagai pemberi keputusan.
---
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona . Yuk, bantu donasi atasi dampak corona.