Sebelum Kompetisi Berlanjut, APPI Ultimatum Bereskan Sengketa Gaji Pemain
ADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
ADVERTISEMENT
Federasi tengah menggodok beragam aspek, seperti kebijakan gaji, format kompetisi, hingga protokol kesehatan.
Meski baru berbentuk wacana, pro dan kontra hadir. Salah satu pertentangan muncul dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI).
Sebelumnya, APPI menolak keras munculnya SK (surat keputusan) yang menyebut klub hanya membayar maksimal 25% gaji pemain.
Nah, kalau PSSI ingin kembali menjalankan liga, kebijakan gaji tidak boleh dirumuskan sepihak. Soalnya, upah maksimal 25% punya kemungkinan besar menyalahi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berisi bahwa gaji minimal sesuai upah minimum regional atau provinsi (UMR/UMP).
“Sampai saat ini memang belum ada kesepakatan atau keputusan. Hal positifnya, kami (APPI) diajak ngobrol soal kelanjutan kompetisi. Itu sudah poin penting.”
ADVERTISEMENT
“Kemarin ‘kan kami tidak diajak ngobrol apa-apa. Fokus kami soal gaji. Tentunya menimbang berapa nih yang pas dengan kondisi seperti gini. Yang jelas, batas bawahnya harus UMR/UMP, sesuai perundang-undangan,” ujar Mohammad Agus Riza Hufaida, kuasa hukum APPI.
Selain itu, Riza lebih lanjut menuturkan federasi harus menelurkan keputusan bahwa pembayaran dimulai sejak pemain berlatih. Jangan berpikir pembayaran upah pemain dilakukan sejak kompetisi dimulai saja.
“SK sebelumnya yang tidak pernah kami anggap itu ‘kan masa berlakunya sampai Juni. Lalu, bagaimana gaji pemain pada Juli dan seterusnya. Itu sedang kami bahas dengan PSSI.”
“Kalau mau September mulai, pemain sudah digaji pada Juli dan Agustus. ‘Kan mereka sudah berlatih mempersiapkan tampil di liga. Pemain itu, ya, pekerja juga. Mereka latihan berarti mereka sudah bekerja,” tutur Riza.
ADVERTISEMENT
Satu hal penting yang diingatkan APPI sebelum PSSI memutuskan menggulirkan liga ialah sengketa pemain dan klub.
Seperti diketahui, beberapa klub Liga 2 belum melunasi tunggakan gaji pemain musim lalu. Padahal, Liga 2 musim 2020 sudah sempat digelar pada Maret.
“Kami merekomendasikan agar klub yang bermasalah menyelesaikan dulu sengketanya. Ada DP (uang muka) yang belum selesai, sengketa yang sudah masuk ke NDRC (Badan Penyelesaian Sengketa Nasional), atau pemain yang menolak diberi gaji sesuai kebijakan 25% dari PSSI. Semua itu wajib selesai dulu,” ujar Riza.
Intinya, APPI memperjuangkan agar semua hak pemain harus dipenuhi sebelum kompetisi mulai lagi. Andai beragam tuntutannya tak direalisasikan PSSI, APPI pun sudah memasang kuda-kuda.
ADVERTISEMENT
“Belum (selesai), masih negosiasi (dengan PSSI). Harusnya segera selesai (SK soal gaji). Mungkin masih ada hal yang harus dipertimbangkan. Persoalan ini kompleks, banyak faktor yang harus dipikirkan,” kata Ponaryo Astaman, General Manager APPI.
---
Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona . Yuk, bantu donasi atasi dampak corona.