Zulkifli Syukur: Manajemen PSM Tetap Perjuangkan Hak Pemain

Pemain PSM Makassar Zulkifli Syukur (kiri) berebut bola dengan pemain Lalenok United di leg I babak play-off AFC Cup 2020 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali. Foto: Dok. Media PSM Makassar

Rencana pemotongan gaji para pemain Liga 1 mulai menyeruak ke permukaan. Hal ini turut menjadi perhatian dari salah satu penggawa PSM Makassar, Zulkifli Syukur.

Dalam surat keputusan bernomor 48/SKEP/III/2020, PSSI memutuskan bahwa klub berhak merevisi kontrak pemain. Namun, klub berkewajiban membayar 25 persen dari nilai kontrak yang sudah disepakati.

Selain itu, akibat dari wabah virus corona, klub-klub juga berencana melakukan pemangkasan gaji. Hal ini semata untuk menjaga kondisi finansial klub.

Isu pemangkasan gaji dan revisi kontrak ini menimbulkan pendapat beragam di antara para pemain. Namun, khusus bagi Zulkifli, ia memiliki keyakinan bahwa manajemen PSM tidak akan menerapkan kebijakan yang merugikan pemain.

"Sudah dan kami masih membicarakan (soal kebijakan PSSI dan isu pemangkasan gaji pemain ini), tapi pada dasarnya saya yakin PSM tetap memperjuangkan hak pemain," ujar Zulkifli kepada kumparanBOLA, Rabu (1/4/2020).

Zulkifli Syukur di Hotel Century, Jakarta. Foto: Sandy Firdaus/kumparan

Meski begitu, Zulkifli menyebut bahwa soal kemungkinan pemotongan gaji ini memang masih jadi pertimbangan pemain. Ia menyebut jika hal ini jadi pertimbangan bagi APPI selaku badan yang menaungi pesepak bola di Indonesia.

"Nah, itu (soal kemungkinan pemotongan gaji) masih menjadi pertimbangan oleh beberapa pemain dan tentunya oleh APPI selaku organisasi seluruh pemain. Karena mereka (PSSI) memutuskan tanpa melibatkan wakil dari pemain," ujar Zulkifli.

"Dan PSSI pun belum menjawab surat keberatan. Dari APPI terkait SK yang mereka terbitkan," tambahnya.

Memang, pada Minggu (29/3) kemarin, APPI mengeluarkan surat dengan nomor 063/APPI-KP/III/2020 yang berisikan keluhan mereka mengenai keputusan PSSI yang diambil sepihak, tanpa melibatkan pemain.

"Sehubungan dengan hal tersebut, maka perubahan Kontrak Kerja wajib dilakukan dengan kesepakatan antara Klub dan Pesepakbola, tidak bisa dilakukan sepihak," tulis surat APPI.

Ponaryo Astaman (kanan, GM APPI) dan Firman Utina (kanan, Presiden APPI) saat dalam acara APPI Awards. Foto: Ferry Adi/kumparan

"Sehubungan dengan kewajiban klub sebelum SK tersebut dikeluarkan, maka klub wajib melakukan pembayaran DP dan gaji hingga bulan Maret 2020 sesuai dengan kontrak kerja antara klub dengan pesepakbola," lanjut surat tersebut.

Sampai saat ini, reaksi beragam masih muncul terkait isu pemotongan gaji dan revisi kontrak ini, ada juga yang kaget dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh PSSI ini.

===

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!