AKSI Dideklarasikan, Siap Awasi Pengumpulan dan Pendistribusian Royalti

Deklarasi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (3/7). Foto: Giovanni Funck/kumparan

Sejumlah komposer bersatu mendeklarasikan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI). Lewat asosiasi tersebut, mereka akan melakukan pengawasan terhadap mekanisme yang berjalan di Lembaga Manajeman Kolektif.

Hal ini disampaikan oleh ketua umum AKSI, Piyu Padi. Kata Piyu, asosiasi tersebut menjadi wadah bagi para komposer untuk memperjuangkan hak-haknya.

"Ini lebih kepada asosiasi tindakan moral dan juga pengawasan. Dan tentunya untuk mengubah kepada semua aturan atau perundang-undangan," ungkap Piyu, di kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (3/7).

Deklarasi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (3/7) Foto: Giovanni Funck/kumparan

Piyu Padi Ungkap Alasan AKSI Dibentuk

Piyu mengatakan bahwa selama ini, sederet komposer merasa tugas yang dijalankan Lembaga Manajemen Kolektif perlu diawasi agar berjalan lebih maksimal.

"Apa yang selama ini terjadi, kita melihat pemungutan dan pendistribusian tidak berlalu begitu saja, jadi kita akan menggiring atau membawa alat alat komposer ini untuk (melakukan pengawasan)," tutur Piyu.

"Supaya nanti tidak perlu lagi ada gesek-gesekan lain antara pencipta lagu atau penyanyi," tambah Piyu.

Deklarasi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), kawasan Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (3/7) Foto: Giovanni Funck/kumparan

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina AKSI, Ahmad Dhani, mengatakan bahwa komposer memang perlu dilibatkan dalam pengumpulan dan pendistribusian royalti.

"Baik dalam tata kelolanya maupun dalam sistem-sistemnya sehingga yang selama ini yang kita gak pernah dilibatkan, kita hari ini terlibat dan kebetulan didukung oleh Dirjen HAKI, sehingga nantinya WAMI tidak mengurusi live event," tutur Dhani.

Lebih lanjut, Dhani menyebutkan ada sekiranya 44 komposer yang tergabung dalam AKSI. Dengan begitu, para komposer punya badan atau wadah untuk menyelesaikan perisalan yang berkaitan dengan hak-hak mereka.

"Upayanya untuk meningkatkan kemakmuran daripada produser seluruh Indonesia," tandasnya.