PK Roro Fitria Ditolak

Aktris Roro Fitria menangis saat menjawab pertanyaan awak media disela skors sidang perkara penyalahgunaan narkoba. Foto: ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

Sidang Peninjauan Kembali (PK) yang beragendakan mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus narkoba Roro Fitria, telah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/9).

Sidang berakhir dengan penolakan dari JPU atas permohonan PK yang diajukan Roro dan tim kuasa hukumnya. JPU menilai bahwa pasal yang dijeratkan kepada Roro sudah benar, sehingga mereka menolak PK tersebut.

"Menolak permohonan peninjauan kembali dan keseluruhannya. Menyatakan terpidana Roro Fitria untuk tetap menjalani pidana sesuai dengan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 740/Krimsus/2018," ujar JPU Leo di PN Jakarta Selatan.

Tim Kuasa hukum, Roro Fitria, saat ditemui di k Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/9). Foto: Alfadillah/kumparan

PK tersebut sengaja dilakukan oleh Roro lantaran ia merasa tidak terima dengan putusan majelis hakim yang memvonisnya dengan Pasal 114, dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pasal 112 dan 114 sendiri memiliki frasa 'memiliki, menyimpan, dan menguasai' narkotika. Padahal hasil tes urine, tes rambut, dan tes darah yang dilakukan Roro Fitria terbukti negatif.

“Seperti yang terjadi dengan klien kami memang dalam hasil tes urin itu negatif dan juga pemeriksaan rambut negatif dan darah negatif,” ujar Fedhli Faisal selaku kuasa hukum Roro.

“Sehingga harapan kami pasal 112 dan 114 itu harus dimaknai bahwa pasal tersebut diterapkan untuk bagi orang yang memang mempunyai tujuan untuk melakukan peredaran gelap narkotika,” sambung Fedhli.

Roro Fitria sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Foto: Aria Pradana/kumparan

Sementara itu, bintang film 'Bangkitnya Suster Gepeng' ini tak terlihat hadir dalam sidang hari ini. Menurut Dharma, Roro memiliki kesibukan di dalam Rutan.

Roro Fitria divonis hukuman 4 tahun penjara dan didenda Rp 800 juta oleh majelis hakim pengadilan Jakarta Selatan pada 18 Oktober 2018 lalu.