Tak Ingin Ada Perselisihan, Ajie Darmaji Atur Pembagian Warisan Pakai Hukum Adat
·waktu baca 2 menit
PerbesarSuami mendiang Mpok Alpa, Ajie Darmaji, mengaku lega setelah Pengadilan Agama Jakarta Selatan mengabulkan permohonan perwalian yang dia ajukan. Ajie resmi ditetapkan sebagai wali sah bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur.
Selain mempermudah urusan administrasi anak, menurut Ajie, penetapan perwalian tersebut juga akan memudahkan pengaturan pembagian harta untuk anak-anaknya di kemudian hari.
"Merasa lega. Karena kan kita enggak pernah tahu umur. Kalau nanti saya atau siapa pun dipanggil Allah lebih dulu, anak-anak sudah siap menerima hak masing-masing," ujar Ajie di kawasan Cinere, Depok.
Keputusan Ajie untuk mengatur pembagian harta kepada anak-anaknya juga bukan tanpa alasan. Ia mengaku tidak ingin terjadi perselisihan di antara anak-anaknya terkait pembagian warisan di masa mendatang.
"Jangan sampai ada hal-hal yang ribut karena waris. Itu paling saya pantang. Saya juga enggak pernah ngajarin anak untuk mikirin warisan. Kalau ada ya disyukuri, kalau enggak ada ya tetap harus kerja," ucap Ajie.
Ajie Darmaji Pakai Hukum Adat
Terkait besaran pembagian harta, Ajie berencana membaginya secara merata kepada seluruh anaknya. Ia mengaku memilih menggunakan pendekatan hukum adat.
"Pembagian ke anak, ya, rata. Karena mungkin saya pakai hukum adat. Kalau hukum Islam kan laki-laki dapat lebih besar. Tapi saya bagi sama rata," kata Ajie.
Ajie menegaskan, keputusan tersebut diambil karena semua anaknya lahir dari ibu yang sama sehingga ia tidak ingin ada perbedaan perlakuan.
"Karena sama-sama lahir dari rahim ibunya. Jadi enggak ada yang dibeda-bedakan," pungkasnya.
Ajieengajukan permohonan perwalian sejak September 2025. Permohonan tersebut diajukan untuk mendukung kebutuhan administrasi anak-anaknya yang masih di bawah umur.
Kuasa hukum Ajie, Zaki R. Mosabasa, mengatakan kliennya ingin memastikan seluruh kebutuhan anak, terutama pendidikan, tidak terkendala di masa depan. Mengingat anak-anak masih di bawah umur, tanda tangan wali yang sah secara hukum dibutuhkan dalam berbagai urusan administrasi.