11 Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Siswa SD, Termasuk Skrining Kejiwaan

Ilustrasi anak sekolah SD Negeri Foto: Shutter Stock

Pemerintah akan mulai meluncurkan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) mulai Februari 2025. Program pemeriksaan kesehatan ini merupakan upaya pemerintah dalam melakukan skrining kesehatan terhadap kelompok bayi hingga lansia, sehingga bisa menjadi langkah awal menjaga kesehatan.

Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, pemeriksaan gratis ini berbeda dengan medical check up yang biasa dilakukan di rumah sakit besar. Sasaran utamanya adalah mereka yang tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan karena tidak paham atau tidak punya biaya.

"Saya kasih message (pesan), periksalah kesehatan kalau mau umur panjang, biaya lebih murah. Lebih baik cek kesehatan (sejak awal)," kata Budi saat pertemuan dengan media di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (22/1).

PKG dibagi berdasarkan siklus hidup atau rentang usia: Bayi baru lahir (2 hari pertama), usia prasekolah 1-6 tahun, usia sekolah dan remaja (7-17 tahun), dewasa (18-59 tahun) dan lansia (di atas usia 60 tahun).

Apa saja jenis Pemeriksaan Kesehatan Gratis yang ditujukan bagi anak sekolah dasar (SD)? Simak daftar selengkapnya di bawah ini.

ilustrasi pemeriksaan katarak pada anak. Foto: Shutter Stock

Jenis Pemeriksaan Gratis untuk Siswa SD, Apa Saja?

Nah Moms, PKG membagi tiga waktu pemeriksaan, yaitu:

Jadi, khusus anak sekolah usia 7-18 tahun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis akan dilakukan pada tahun ajaran baru dimulai. Dan bukan saat hari ulang tahun si kecil ya, Moms.

Dan berikut adalah daftar 11 pemeriksaan kesehatan gratis untuk kelompok usia SD (7-12 tahun) yang diberikan setiap mulai tahun ajaran baru:

Anda mungkin ikut menyadari adanya tes kejiwaan bagi siswa SD. Mengapa skrining kejiwaan ini dilakukan pada anak usia ini?

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di acara pertemuan dengan media di Kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (22/1/2024). Foto: Salmah Muslimah/kumparan

Ternyata, Budi Gunadi menjelaskan, masalah kejiwaan selama ini terbilang kurang diskrining (underscreened) dan terdiagnosis (underdiagnosed). Bahkan, menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 1 dari 8 orang mengalami gangguan kejiwaan. Dengan rasio seperti itu, menurut Budi, bisa dibayangkan apabila 28 juta orang Indonesia punya masalah tersebut.

"Karena ini sama-sama HIV juga, penyakit yang stigmatizing, istilahnya. Orang takut bilang dia sakit jiwa. Di internet enggak pernah orang bilang, 'Oh aku sakit jiwa nih'. Apalagi, zaman dulu, itu kan lebih tabu. Untuk itu, Kemenkes serius masuk ke sini," kata Budi, seperti dikutip dari Antara.

Sementara data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan, prevalensi penduduk dengan gejala depresi tertinggi terdapat pada kelompok anak muda (usia 15-24 tahun), berjenis kelamin perempuan, berpendidikan menengah pertama ke bawah, tidak bekerja, masih sekolah, dan kelompok pekerja yang tidak memerlukan keahlian, khusus seperti buruh, sopir, pembantu rumah tangga.

Secara nasional, prevalensi depresi untuk seluruh usia di Indonesia sebesar 1,4 persen. Prevalensi penduduk dengan gangguan depresi tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat dan terendah di Bali.

Dari jumlah tersebut, hanya 10,4 persen anak muda dengan depresi yang mencari pengobatan. Meski memiliki prevalensi depresi tertinggi, kelompok tersebut justru yang paling sedikit yang mendapatkan pengobatan.

Maka dari itu, ia menganggap pemeriksaan kejiwaan sama pentingnya dengan pemeriksaan dasar, seperti pengecekan darah. Dalam PKG nanti, peserta akan diminta untuk mengisi kuesioner untuk menentukan jenis masalah mental yang dihadapi.

Jika ditemukan adanya indikasi masalah atau gangguan kejiwaan, maka akan mendapat penanganan dari psikolog atau psikiater. Dan bila masalah kejiwaannya sudah parah, secara farmakologis dapat diberikan obat-obatan.