10 Sikap Golkar: Dukung Ibu Kota Pindah hingga Pisahkan Pileg-Pilpres

Menpora Zainudin Amali (kedua kiri) menghadiri Munas Partai Golkar ke X di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Partai Golkar telah menyelesaikan Musyawarah Nasional (Munas) ke-X. Airlangga Hartarto kembali terpilih sebagai Ketua Umum Golkar periode 2019-2024.

Selain pemilihan ketum, Munas juga merumuskan 10 sikap politik Partai Golkar untuk 5 tahun ke depan. Sikap politik tersebut dibahas di Komisi C Munas yang dibacakan Ketua DPP demisioner, Ace Hasan Syadzily.

"Golkar mengajak seluruh komponen bangsa meneguhkan mengamalkan dan menyosialisasikan Pancasila sejak usia dini serta memperjuangkan lahirnya UU Pembinaan Ideologi Pancasila," kata Ace membacakan poin pertama sikap Politik Golkar di Hotel ritz Carlton, Jakarta, Kamis (5/12).

Kosgoro 1957 yang dipimpin Agung Laksono menerima LPJ Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Munas X Partai Golkar di Jakarta. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Tak hanya pembinaan Pancasila, Ace melanjutkan, Golkar juga mendorong agar pelaksanaan Pileg dan Pilpres pada Pemilu 2024 untuk dipisah. Golkar juga mendorong pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur hingga pengesahan RUU Omnibus Law.

"Golkar berpandangan bahwa proses demokrasi sudah berjalan dengan baik atau on the track meski perlu disempurnakan. Untuk itu, demokrasi di Indonesia harus terus didorong ke arah penguatan sistem presidensil, penguatan partisipasi hak-hak politik rakyat melalui pemisahan pilpres dan pileg serta perlunya kajian secara mendalam UUD 1945," ujar Ace.

Berikut 10 sikap politik Partai Golkar hasil Munas X:

1. Sebagai pembela dan pengamal Pancasila, Partai Golkar senantiasa konsisten melaksanakan ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan itu Golkar mengajak seluruh komponen bangsa meneguhkan mengamalkan dan menyosialisasikan Pancasila sejak usia dini serta memperjuangkan lahirnya UU Pembinaan Ideologi Pancasila

2. Golkar mendorong terwujudnya kehidupan keagamaan yang moderat, toleran, dan menghargai perbedaan serta tidak beri ruang ke pihak manapun yang ingin melakukan tindakan radikal yang dapat mencederai nilai kemanusiaan dan merusak kehidupan kebangsaan. Oleh karena itu,Golkar berkomitmen bekerja sama dengan ormas keagamaan untuk melakukan pembinaan demi terwujudnya kehidupan moderasi beragama.

3. Golkar berpandangan bahwa proses demokrasi sudah berjalan dengan baik atau on the track meski perlu disempurnakan. Untuk itu, demokrasi di Indonesia harus terus didorong ke arah penguatan sistem presidensil, penguatan partisipasi hak-hak politik rakyat melalui pemisahan pilpres dan pileg serta perlunya kajian secara mendalam UUD 1945.

4. Golkar mendukung kebijakan debirokratisasi agar pemerintahan efektif dan responsif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi, melalui penataan dan peningkatan kompetensi ASN dengan prinsip kaya fungsi dan miskin struktur.

5. Golkar mendukung rencana memindahkan ibu kota negara RI ke Kaltim dengan mempercepat penerbitan UU Ibu Kota Negara RI.

6. Golkar mendorong agar Indonesia dapat berperan aktif dalam politik luar negeri bebas aktif dalam kancah geopolitik internasional yang saling menguntungkan perekonomian Indonesia.

7. Golkar mendorong iklim ekonomi yang kondusif dengan memanfaatkan potensi investasi dalam negeri dan direct foreign investment yang dapat menggerakkan sektor perekonomian nasional dan berorientasi ekspor, antara lain seperti manufaktur, industri argo, perkebunan pertanian perikanan tambang dan migas. Investasi ini juga mengutamakan sumber daya lokal dan bahan baku produksi dalam negeri.

Penetapan Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Selain itu kebijakan ekonomi tersebut juga harus memperhatikan secara konsisten konsep ekonomi hijau dan rendah karbon. Green economic and low carbon.

8. Golkar berpendapat hakikat perjuangan politik adalah untuk memperjuangkan cita-cita keadilan sosial melalui percepatan pencapaian SDGs antara lain pengentasan kemiskinan, kesenjangan, pengangguran penghapusan stunting, pelayanan kesehatan kekerasan terhadap perempuan pemberantasan narkoba dan masalah sosial lainnya.

9. Golkar mendukung kebijakan menderegulasi perundang-undangan dengan skema Omnibus Law demi penciptaan iklim yang kondusif bagi perekonomian nasional dan akan menjadi fondasi menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia.

10. Golkar mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dengan perbaikan kinerja penegak hukum termasuk pemberantasan korupsi dengan indikator penegakan hukum yang menghormati nilai-nilai HAM, memenuhi rasa keadilan, pengutamaan pencegahan pelanggaran hukum dan manajemen sistem penegakan hukum yang efisien dan efektif.