Jalan Mulus Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto memberi sambutan. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Airlangga Hartarto resmi terpilih kembali menjadi Ketua Umum Golkar. Ia dipilih secara aklamasi setelah mengantongi dukungan bulat dari 34 DPD serta organisasi sayap seperti Kosgoro 1957, MKGR, APMI, AMPG.

Meski sempat diwarnai drama perebutan kursi Ketum dengan Bambang Soesatyo (Bamsoet), namun Airlangga berhasil bertahan. Bahkan, situasi politik Golkar yang sempat memanas, bisa dengan mudah diredam di detik-detik terakhir jelang musyawarah nasional (Munas).

Nama Airlangga Hartarto di dunia politik baru mencuat pada 2017 lalu, saat ia ditunjuk menggantikan Setya Novanto sebagai Ketum Golkar. Saat itu, Setya Novanto harus mundur dari jabatannya lantaran terjerat kasus korupsi pengadaan e-KTP.

Ketua Umum partai Golkar, Airlangga Hartarto berfoto bersama salah satu kader golkar usai LPJ pada Munas X Partai Golkar di Jakarta. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Namun, jauh sebelum itu, Airlangga sebenarnya sempat mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar periode 2016-2019 dan bersaing dengan 9 kandidat lainnya. Namun, di putaran pertama ia harus keok.

Kesempatan menjadi Ketua Umum menghampirinya saat satu tahun kemudian. Ketum terpilih Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dari balik jeruji besi, awalnya Setya Novanto menunjuk Idrus Marham sebagai Plt Ketum.

Setelah Munaslub, Airlangga baru terpilih menjadi ketum secara aklamasi. Terpilihnya Airlangga di Munaslub juga sempat menjadi perdebatan lantaran banyak yang mempertanyakan, apakah Airlangga akan menjabat lima tahun penuh atau hanya hingga 2019 sesuai dengan sisa waktu yang ada.

Golkar di kepemimpinan Airlangga tergolong adem ayem. Namun, di tahun terakhir masa jabatannya, dinamika dan perkembangan politik di Partai Golkar memanas.

Jelang musyawarah nasional, Airlangga dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) sama-sama mengklaim mendapatkan dukungan dari DPD tingkat provinsi untuk menjadi ketua umum. Namun, akibat perebutan dukungan itu, sejumlah anggota DPD justru dipecat.

Suasana panas itu mulai agak mereda setelah Bamsoet diberi jabatan Ketua MPR. Jabatan itu disebut-sebut merupakan perjanjian dengan Airlangga agar Bamsoet mundur dari kontestasi.

Namun setelah menjadi Ketua MPR, Bamsoet justru melanggar kesepakatan tersebut. Beberapa waktu menjelang munas digelar, Bamsoet mendeklarasikan diri akan tetap maju sebagai calon ketua umum. Golkar pun kembali memanas.

Drama perebutan kursi ini berakhir mengejutkan hanya beberapa jam sebelum munas dimulai. Saat itu, Bamsoet yang baru saja menggelar pertemuan dengan Airlangga, Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, dan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie memutuskan mundur dari caketum.

"Dengan semangat rekonsiliasi yang kita sepakati bersama, demi menjaga soliditas, keutuhan Golkar, saya menyatakan tidak meneruskan pencalonan saya sebagai kandidat Ketum Golkar," ujar Bamsoet di lokasi.

Menurut Ketua Timses Bamsoet, Ahmadi Noor Supit, mundurnya Bamsoet sebenarnya tidak lepas dari campur tangan Presiden Joko Widodo. Ahmadi menduga, Jokowi memang ingin Bamsoet mundur agar Golkar tidak pecah.

"Kalau diteruskan (persaingan Bamsoet-Airlangga), partai ini pasti pecah. Kita yang utama partai enggak boleh pecah. Sebagai seorang Golkar sejati, walaupun sangat berat dengan tentu masih memikirkan demi Partai Golkar demi kebesaran Partai Golkar," ucap Ahmadi.

Keinginan Jokowi ini lantas dieksekusi oleh Luhut. Saat mengumumkan pengunduran dirinya, Bamsoet sempat berseloroh jika ia dilobi oleh Luhut dan Airlangga, serta Ical.

Namun, sumber internal Golkar menyebut, sebenarnya Bamsoet sudah bertemu dengan Luhut sebelumnya, tepatnya pada Senin (2/12). Dalam pertemuan itulah, Luhut melontarkan negosiasi agar Bamsoet mundur.

Bamsoet pun bersedia mundur dengan jaminan ia tetap menjadi Ketua MPR dan seluruh loyalisnya 'tertampung' di kepengurusan DPP Golkar. Setelah itu, kata sepakat pun terlontar.

Airlangga pun melenggang dengan mulus menjadi satu-satunya kandidat yang ditetapkan menjadi calon ketua umum. Karena tak ada saingan, pimpinan sidang munas Aziz Syamsuddin pun meminta persetujuan peserta munas untuk langsung menetapkan Airlangga sebagai ketum.

"Pertama, mengesahkan saudara Airlangga Hartarto sebagai calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar masa bakti 2019-2024," kata Sekretaris pimpinan sidang, Sarmudji di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (4/12).

Setelah itu, Aziz meminta persetujuan peserta agar penetapan Airlangga juga dilaksanakan malam ini. Sebab sebelumnya, pemilihan ketum direncanakan dilakukan pada Kamis (5/12) malam.

"Karena ini dalam suasana sejuk, tidak ada calon lain. Sepakatkah dalam forum ini untuk dipersingkat, dan kami tetapkan [Airlangga] sebagai ketum periodesasi 2019-2024?," tanya Aziz.

"Setuju," sahut peserta Munas.

Setelah resmi terpilih menjadi Ketum Golkar lagi, Airlangga memiliki waktu 60 hari untuk membuat struktur pengurus partai. Ia juga mengaku akan menawarkan posisi tertentu di kepengurusan Golkar untuk Jusuf Kalla dan Luhut Binsar Panjaitan.

"Kita juga punya dua senior lagi, Pak Jusuf Kalla dan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kita akan tawarkan kepada beliau-beliau posisi yang beliau minati," kata Airlangga di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Rabu (4/12).