2 dari 24 Daerah Kekurangan Anggaran Buat Gelar PSU Pilkada

Mendagri Tito Karnavian (tengah) saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (26/11/2019). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 digelar di 24 daerah di Indonesia. Tapi, PSU kali ini masih menemui kendala: 2 daerah belum punya anggaran cukup buat menggelar PSU.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan sebagian besar daerah yang dilakukan PSU anggarannya dapat dicukupi dari APBD. Dua daerah tersebut adalah PSU di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel.

“Kemudian ada tiga daerah, tiga daerah yang pendanaannya belum cukup dan mereka masih menghitung yaitu kabupaten Pasaman terutama untuk anggaran yang permintaan KPUD. Kemudian Kabupaten Boven Digoel juga permintaan KPUDnya yang masih tarik menarik masih bernego,” kata Tito di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3).

"Kabupaten Kutai Kartanegara untuk TNI-Polri, untuk Kutai Kartanegara kami tidak begitu khawatir di sini juga ada PJ gubernurnya, Pak Akmal, mantan, itu paham betul bahwa anggaran mereka sangat kuat cukup untuk PSU di sana," tambah dia.

Tito mengatakan, daerah yang anggarannya tidak mencukupi dari APBD akan menggunakan dana dari provinsi. Apabila masih tidak tercukupi, maka akan digunakan APBN.

“Kalau skenarionya cukup dengan APBD, maka APBD, kalau misalnya tidak sebagian dihibahkan dari provinsi, worst skenario dibantu dari APBN,” tuturnya.

Suasana rapat Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri membahas Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada pasca putusan MK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Selain itu, satu daerah lainnya yang masih belum mencukupi adalah Kabupaten Empatlawang. Namun, Tito menyebut PSU akan mendapat dana hibah dari KPU Provinsi.

“Per hari ini kami kira yang masih belum tuntas yang masih menghitung dan tarik menarik antara KPUD dan kabupaten adalah Pasaman dan Boven Digoel,” ucapnya.

Berikut ini rincian perkiraan anggaran PSU di 24 daerah dan 2 daerah rekapitulasi dan penghitungan suara ulang:

1. Kabupaten Jayapura

Kebutuhan Anggaran: Rp35.000.000

Sisa NPHD: Rp16.377.615.000

Kekurangan: Nihil

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

2. Kabupaten Puncak Jaya

Kebutuhan Anggaran: Rp89.000.000

Sisa NPHD: Rp1.246.815.552

Kekurangan: Nihil

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

3. Kabupaten Bungo

Kebutuhan Anggaran: Rp1.554.794.000

Sisa NPHD: Rp1.694.096.198

Kekurangan: Nihil

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

4. Kabupaten Bangka Barat

Kebutuhan Anggaran: Rp673.868.876

Sisa NPHD: Rp6.654.368.761

Kekurangan: Nihil

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

5. Kabupaten Siak

Kebutuhan Anggaran: Rp483.265.600

Sisa NPHD: Rp6.744.906.392

Kekurangan: Nihil

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

6. Kabupaten Magetan

Kebutuhan Anggaran: Rp403.611.350

Sisa NPHD: Rp8.540.248.253

Kekurangan: Nihil

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

7. Kabupaten Banggai

Kebutuhan Anggaran: Rp3.868.420.628

Sisa NPHD: Rp10.163.758.685

Kekurangan: Nihil

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

8. Kabupaten Barito Utara

Kebutuhan Anggaran: Rp1.602.784.000

Sisa NPHD: Rp 249.256.864

Kekurangan: Rp1.353.527.136

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

9. Kabupaten Mahakam Ulu

Kebutuhan Anggaran: Rp14.914.360.200

Sisa NPHD: Rp13.344.979.796

Kekurangan: Rp1.569.380.404

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

10. Kabupaten Buru

Kebutuhan Anggaran: Rp 443.682.413

Sisa NPHD: Rp 9.942.491

Kekurangan: Rp433.739.922

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

11. Kabupaten Kepulauan Talaud

Kebutuhan Anggaran: Rp999.803.000

Sisa NPHD: Rp23.000.000

Kekurangan: Rp976.803.000

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

12. Kabupaten Pulau Taliabu

Kebutuhan Anggaran: Rp2.690.450.000

Sisa NPHD: Rp1.113.023

Kekurangan: Rp2.689.336.977

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

13. Kabupaten Empat Lawang

Kebutuhan Anggaran: Rp15.747.083.949

Sisa NPHD: Rp6.677.623.116

Kekurangan: Rp9.069.460.833

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

14. Kabupaten Banjar Baru

Kebutuhan Anggaran: Rp8.500.000.000

Sisa NPHD: Rp800.000.000

Kekurangan: Rp7.700.000.000

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

15. Kabupaten Bengkulu Selatan

Kebutuhan Anggaran: Rp9.995.000.000

Sisa NPHD: Rp500.000.000

Kekurangan: Rp9.495.000.000

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

16. Kabupaten Serang

Kebutuhan Anggaran: Rp38.905.992.000

Sisa NPHD: Rp8.395.534.000

Kekurangan: Rp30.510.468.000

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

17. Kabupaten Tasikmalaya

Kebutuhan Anggaran: Rp43.767.381.342

Sisa NPHD: Rp5.000.000.000

Kekurangan: Rp38.767.381.342

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

18. Kabupaten Kutai Kertanegara

Kebutuhan Anggaran: Rp38.277.185.306

Sisa NPHD: Nihil

Kekurangan: Rp38.277.185.306

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

19. Kabupaten Provinsi Papua

Kebutuhan Anggaran: Rp109.982.037.200

Sisa NPHD: Rp47.912.288.236

Kekurangan: Rp62.069.748.964

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

20. Kabupaten Kota Palopo

Kebutuhan Anggaran: Rp10.506.657.000

Sisa NPHD: Rp2.243.464.501

Kekurangan: Rp8.083.192.499

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

21. Kabupaten Pesawaran

Kebutuhan Anggaran: Rp15.400.874.634

Sisa NPHD: Rp6.040.886.522

Kekurangan: Rp9.359.988.112

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

22. Kabupaten Parigi Moutong

Kebutuhan Anggaran: Rp19.529.858.519

Sisa NPHD: Rp11.629.997.616

Kekurangan: Rp7.899.860.903

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

23. Kabupaten Kota Sabang

Kebutuhan Anggaran: Rp425.722.11

Sisa NPHD: Rp28.122.111

Kekurangan: Rp397.600.000

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

24. Kabupaten Gorontalo Utara

Kebutuhan Anggaran: Rp8.840.729.000

Sisa NPHD: Rp159.384.837

Kekurangan: Rp8.681.344.163

Ketersediaan Anggaran: Tersedia oleh Pemda

25. Kabupaten Pasaman

Kebutuhan Anggaran: Rp13.431.195.600

Sisa NPHD: Rp1.251.555.730

Kekurangan: Rp12.179.639.870

Ketersediaan Anggaran: Belum Tersedia

26. Kabupaten Boven Digoel

Kebutuhan Anggaran: Rp31.388.307.077

Sisa NPHD: Rp1.200.000.000

Kekurangan: Rp30.188.307.077

Ketersediaan Anggaran: Belum Tersedia