3 Kasus Mbak Ita & Suami di KPK: Pengadaan Meja, Atur Proyek, Pungli di Bapenda

Konferensi pers penahanan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita, dan suaminya, Alwin Basri, terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, Rabu (19/2/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri (AB) dijerat tersangka dalam tiga perkara di KPK. Kini ketiganya sudah ditahan oleh penyidik.

"Sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TA 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan TA 2023, dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang," kata Pimpinan KPK Ibnu Basuki Widodo dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (19/2).

Penahanan ini menyusul dua orang yang terlebih dahulu ditahan oleh KPK. Mereka adalah Ketua Gapensi Semarang Martono dan Dirut PT Deka Sari Perkasa Rachmat Utama Djangkar.

Berikut rincian perkara-perkara tersebut:

Pengadaan Meja Kursi SD

KPK resmi menahan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri, terkait dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang, Rabu (19/2/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Pada akhir November 2022, Mbak Ita dilantik sebagai Walkot Semarang. Dia dan suaminya kemudian mengumpulkan Sekda, seluruh Kepala Dinas Kota Semarang, Asisten 1, Asisten 2, Asisten 3, Kepala BPKAD, Kepala BAPPEDA, Kepala BAPENDA, serta seluruh staf ahli wali kota di rumah pribadinya.

Dalam pertemuan itu, Mbak Ita menyampaikan bahwa Kepala OPD harus mengikuti dan mendukung perintah darinya.

Pada 17 Desember 2022, Alwin memperkenalkan Sekretaris Disdik bernama Mohammad Ahsan kepada Direktur PT Deka Sari Perkasa yakni Rachmat Utama Djangkar. Kemudian dia memerintahkan seorang berinisial MF untuk menunjuk PT Deka Sari Perkasa itu menjadi pihak penyedia pengadaan meja kursi di APBD-P TA 2023.

Pada Juni 2023, Mbak Ita memerintahkan masing-masing OPD untuk menyisihkan 10% anggaran untuk digunakan di APBD-P. Dia pun meminta Dinas Pendidikan untuk mengurangi beberapa pekerjaan fisik.

Menurut KPK, bagian perencanaan Dinas Pendidikan sejatinya tidak pernah mengajukan usulan ataupun menyusun perencanaan atas pelaksanaan pengadaan meja kursi fabrikasi SD dalam Pembahasan Usulan APBD-P. Terutama karena sebelumnya sudah pernah dilaksanakan pengadaan meja kursi kayu pada APBD.

Pada Juli 2023, Alwin memerintahkan Bambang Pramusinto selaku Kadis Pendidikan untuk memasukkan usulan anggaran pengadaan senilai Rp 20 miliar ke APBD-P. Serta menunjuk PT Deka Sari Perkasa sebagai pemenang pengadaan meja kursi fabrikasi SD.

Kemudian, Alwin juga memerintahkan seorang bernama Kapendi untuk mengurus teknis penunjukan PT Deka Sari Perkasa itu. Kapendi kemudian memerintahkan MF untuk proses penunjukan itu.

Penyusunan anggaran proyek itu pun dilakukan. Anggaran pengadaan ditentukan sebesar Rp 20 miliar. PT Deka Sari Perkasa dimenangkan dalam proyek itu.

Belum dijelaskan nilai uang yang diduga dinikmati oleh Alwi maupun Mbak Ita. Termasuk kaitannya Alwi dengan PT Deka Sari Perkasa sehingga bisa mengatur adanya proyek pengadaan kursi meja ini meski tidak ada urgensinya.

Pengaturan Proyek di Kecamatan

Perkara kedua yang dijeratkan kepada Mbak Ita dan suami yakni terkait pengaturan proyek penunjukan langsung di tingkat kecamatan TA 2023.

Pada akhir November 2022, Alwin memanggil Eko Yuniarto dan Suroto selaku Camat Genuk untuk menghadap ke ruangannya di Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Alwin merupakan Ketua Komisi D DPRD Pemprov Jawa Tengah.

Pada pertemuan tersebut, Alwin meminta kepada Eko untuk memberikan proyek penunjukan langsung pada Tingkat Kecamatan di Kota Semarang senilai Rp 20.000.000.000 yang dalam pelaksanaannya akan dikoordinir seorang bernama Martono.

Atas hal tersebut, Alwin meminta komitmen fee kepada Martono sebesar Rp 2 miliar.

Pada Desember 2022, Eko menyampaikan permintaan dari Alwin kepada seluruh camat di Kota Semarang. Atas permintaan dari Alwin tersebut, seluruh camat di Kota Semarang menyanggupi permintaan pemberian komitmen fee untuk penunjukan langsung pada tingkat kecamatan.

"Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2022, M (Martono) menyerahkan uang senilai Rp 2 miliar kepada AB sebagai komitmen fee proyek PL (penunjukan langsung) Kecamatan," kata Ibnu.

Suami Mbak Ita, Alwin Basri, usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024). Foto: Dok Istimewa

Kemudian Martono memerintahkan Suwarno selaku Sekretaris Gapensi Kota Semarang dan Siswoyo selaku Wakil Sekretaris Gapensi Kota Semarang untuk menunjuk koordinator lapangan yang berkomunikasi dengan para camat terkait pelaksanaan proyek tersebut di setiap kecamatan.

Pada Maret 2023, saat pelaksanaan Rapat Pleno Gapensi Kota Semarang tahun 2023, Martono menyampaikan kepada seluruh anggota Gapensi Kota Semarang, bahwa pihaknya akan mendapatkan jatah proyek penunjukan langsung pada tingkat Kecamatan di Kota Semarang.

Di momen itu, dia menyebut bagi yang berminat untuk mendapatkan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan tersebut harus menyetorkan uang kepadanya. Sebesar 13 persen dari nilai proyek sebelum pekerjaan dimulai.

"Bahwa komitmen fee yang diterima oleh M (Martono) atas permintaannya kepada para kontraktor anggota Gapensi adalah senilai Rp 1.400.000.000," ujar Ibnu.

Komitmen fee yang diterima oleh Martono ini digunakan sesuai perintah Alwin. Termasuk di antaranya adalah pengadaan mobil hias dalam festival bunga yang diadakan Pemerintahan Kota Semarang.

"Bahwa HGR mengetahui adanya komitmen fee tersebut dan meminta M untuk menggunakan komitmen fee tersebut untuk kepentingan Pemkot Semarang yang tidak dianggarkan dalam APBD," kata Ibnu.

Permintaan Uang ke Bapenda

Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Perkara ketiga bermula terjadi pada Desember 2022. Saat itu Mbak Ita menolak menandatangani draf Keputusan Wali Kota Semarang tentang Alokasi Besaran Insentif Pemungutan Pajak dan/atau Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Semarang yang diajukan oleh Indriyasari pada sekitar Desember tahun 2022.

Mbak Ita kemudian memerintahkan Indriyasari untuk melakukan kajian kembali atas jumlah tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang akan diterima oleh masing-masing penerima. Dikarenakan Mbak Ita menilai jumlah yang diterimanya tidak jauh berbeda dibandingkan jumlah yang diterima oleh Pegawai pada Bapenda Kota Semarang dan juga lebih kecil dibandingkan jumlah yang diterima oleh Iswar Aminuddin selaku Sekda Pemerintah Kota Semarang.

Indriyasari kemudian berkonsultasi dengan Satrio Imam selaku Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Semarang dan Endang Sri Rejeki selaku Kasubag Perancangan Produk Hukum Penetapan Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

Satrio dan Endang bersama-sama Indriyasari menjelaskan ke Mbak Ita soal draf tersebut. Namun Mbak Ita meminta ada tambahan uang yang diterimanya.

Pada 26 Desember 2022, Mbak Ita menandatangani draf itu. Namun Mbak Ita meminta Indriyasari memberikan uang tambahan setiap triwulannya kepada dirinya.

Dengan adanya permintaan tersebut, Mbak Ita pada April-Desember 2023 memberikan uang sekurang-kurangnya Rp 2,4 miliar. Uangnya dipotong dari iuran sukarela pegawai Bapenda Kota Semarang.

Atas tiga perkara tersebut, Mbak Ita dan Alwin dijerat tersangka oleh KPK. Keduanya dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keduanya ditahan hari ini oleh KPK di Rutan Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK untuk 20 hari pertama.