5 Rekomendasi Ekonomi SBY untuk Jokowi

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyo saat memberikan pidato Refleksi Pergantian Tahun Partai Demokrat. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato refleksi pergantian tahun 2019 bertajuk 'Indonesia Tahun 2020: Peluang, Tantangan, dan Harapan." Dalam kesempatan itu, SBY menyampaikan 5 tantangan ekonomi yang yang akan dihadapi oleh pemerintahan Presiden Jokowi beserta rekomendasi mengatasinya.

SBY menuturkan, pemerintah harus berfokus terhadap 5 tantangan. Yaitu, pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan lapangan pekerjaan, kebijakan fiskal termasuk utang negara dan rencana perpindahan Ibu Kota. SBY merinci 5 tantangan tersebut beserta solusinya.

"Tahun 2020, dan tahun-tahun ke depannya, ekonomi global dan kawasan diperkirakan dalam keadaan tidak baik," kata SBY di JCC Senayan, Rabu (11/12).

"Indonesia tidak cukup hanya berjaga-jaga. Atau hanya siap untuk melakukan antisipasi dan adaptasi semata. Kita harus sangat serius dalam upaya mengurangi dampak buruk resesi dunia itu terhadap ekonomi kita," imbuh dia.

Berikut penjelasan SBY soal 5 tantangan ekonomi beserta rekomendasinya.

1. Pertumbuhan ekonomi

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyo saat memberikan pidato Refleksi Pergantian Tahun Partai Demokrat. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Presiden keenam RI itu mengatakan pertumbuhan ekonomi dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi, jika di bawah 6 persen, dapat menyulitkan pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan dan menekan angka kemiskinan.

Untuk itu, SBY meminta agar pemerintahan Presiden Jokowi dapat meningkatkan investasi yang masuk ke Indonesia. Selain itu, ia mendukung banyaknya usaha swasta yang berkembang.

"Dalam jangka pendek dan menengah, dua langkah besar perlu dilakukan. Pertama, bagaimana pun investasi dunia usaha harus ditingkatkan. Usaha swasta, dan bukan hanya BUMN, harus mendapat peluang bisnis yang lebih besar. Karenanya, Demokrat mendukung penuh upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi kita," ujarnya.

2. Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyo saat memberikan pidato Refleksi Pergantian Tahun Partai Demokrat. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

SBY mengatakan sejauh ini pihaknya mengakui adanya penurunan angka pengangguran sebesar 1 persen dalam lima tahun terkahir. Namun, kata dia, jumlah itu belum cukup mengingat jumlah pengangguran yang masih besar.

"Jika melihat data statistik, memang ada penurunan angka pengangguran sekitar 1% dalam waktu 5 tahun. Tentu ini belum cukup. Di samping itu, kita juga harus melihat struktur dan migrasi pekerjaan yang terjadi di masyarakat kita," kata dia.

Karena itu, SBY mendukung adanya program Pra Kerja yang diusung pemerintah di tahun 2020. Tapi, ia berharap agar program itu dapat dijalankan secara transparan dan akuntabel.

"Yang penting, program dengan anggaran Rp 10 triliun rupiah untuk 2 juta peserta tersebut dapat dikelola dengan baik. Agar tidak memunculkan isu sosial di antara sesama pencari kerja, pelaksanaannya harus benar-benar transparan dan akuntabel. Diharapkan tidak salah sasaran, dan bebas dari kepentingan politik pihak manapun," kata dia.

3.  Daya Beli dan Perlindungan Sosial

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyo saat memberikan pidato Refleksi Pergantian Tahun Partai Demokrat. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Selama kurun waktu 2004-2014, kata SBY, Indonesia mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 6 persen dengan program pro rakyat. SBY menuturkan kesulitan ekonomi dan lemahnya daya beli masyarakat merupakan permasalahan yang perlu dihadapi.

SBY meminta adanya peningkatan bantuan bagi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Ia pun mengapresiasi adanya anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 372,5 triliun untuk bantuan pangan, pendidikan, hingga dana desa.

"Yang kedua, bagi mereka yang benar-benar mengalami kesulitan dalam kehidupan rumah tangganya, pemerintah perlu memberikan bantuan. Inilah yang disebut dengan perlindungan sosial, social safety net," ucap dia.

4. Kebijakan Fiskal

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyo saat memberikan pidato Refleksi Pergantian Tahun Partai Demokrat. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

SBY memandang sejauh ini pendapatan negara melalui pajak tidak sesuai dengan target. Padahal, rencana belanja negara cukup tinggi untuk menjalankan setiap program pemerintah.

Untuk itu, ia meminta pemerintahan Jokowi cermat dalam pengelolaan fiskal. Selain itu, ia meminta agar pemerintah cermat apabila ingin menambah utang apalagi dengan risiko ekonomi yang akan dihadapi di tahun depan.

"Menambah utang baru tentu bukan satu-satunya solusi. Memberikan beban kepada rakyat, utamanya golongan kurang mampu, untuk menambah penerimaan negara juga tidak bijaksana. Sebaliknya, mengurangi atau menunda pembelanjaan pemerintah tidak tabu untuk dilakukan," kata dia.

"Yang penting, yang dikurangi janganlah anggaran yang menyangkut hajat hidup rakyat kita yang pokok. Kebijakan fiskal juga menyediakan ruang bagi kearifan dan kompromi, di samping pertimbangan yang rasional," tambah SBY.

5. Rencana Pembangunan Ibu Kota Baru

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyo saat memberikan pidato Refleksi Pergantian Tahun Partai Demokrat. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Selama pemerintahannya, SBY menyebut juga memiliki rencana untuk memindahkan Ibu Kota ke Jawa Barat. Namun, rencana itu akhirnya dibatalkan lantaran kondisi ekonomi negara yang belum cukup dan faktor lingkungan.

SBY meminta Jokowi untuk lebih cermat dalam melakukan perhitungan anggaran perpindahan Ibu Kota. Apalagi, menurut dia, dalam APBD 2020  belum secara gamblang dan signifikan dicantumkan anggaran awal untuk pembangunan. Selain itu, ia meminta adanya konsep yang jelas untuk menata Ibu Kota baru.

"Demokrat mengingatkan agar perencanaan strategis pemerintah benar-benar disiapkan dengan seksama. Konsepnya seperti apa? Timeline-nya (jadwal pembangunannya) seperti apa? Berapa besar biaya yang digunakan? Dari mana anggaran itu diperoleh? Apakah betul ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan utang ke luar negeri untuk membiayainya," tutur SBY.