5 Triliunan Anggaran Pemilu 2024 Belum Cair, Pemerintah Diminta Segera Bergerak

4 Agustus 2022 11:15 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pekerja merapikan kotak suara Pilkada usai dirakit di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/11/2020).  Foto: Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Pekerja merapikan kotak suara Pilkada usai dirakit di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah, Selasa (17/11/2020). Foto: Mohammad Ayudha/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Anggota Komisi II Fraksi PDIP Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan pemerintah untuk merealisasikan seluruh kebutuhan anggaran KPU dalam melaksanakan Pemilu 2024. Hal ini, kata dia, dibutuhkan agar pelaksanaan tahapan pemilu berjalan baik.
ADVERTISEMENT
"Kami dari Badan Anggaran DPR dan kemudian Komisi II tentu mengingatkan kepada pemerintah bahwa anggaran terkait dengan operasional tahapan Pemilu 2024 itu menjadi kenicayaan untuk kita melaksanakan Pemilu 2024 yang berjalan baik dan sukses," kata pria yang disapa Rifqi itu, Kamis (4/8).
Berdasarkan informasi dari KPU, dari pagu anggaran KPU tahun 2022 sebesar Rp 8,06 triliun, baru dicairkan Rp 2,4 triliun, jadi masih ada sekitar Rp 5,66 trilun yang belum. Lalu pada tanggal 26 Juli lalu, Kemenkeu hanya merealisasikan tambahan anggaran KPU sebesar Rp 1, 245 triliun.
Rifqi memahami pemerintah sempat menghadapi resesi ekonomi global. Sehingga, pemerintah harus melakukan penyesuaian anggaran.
"Kita memahami memang beberapa waktu terakhir terjadi resesi ekonomi global di mana indikator pembayaran utang pemerintah dan berbagai hal," tuturnya.
ADVERTISEMENT
"Terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak di dunia yang kemudian mengkoreksi beberapa indikator APBN untuk subsidi dan seterusnya, itu membuat pemerintah harus melakukan excercise anggaran," imbuh dia.
Meski begitu, ia yakin pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama untuk merealisasikan kebutuhan anggaran KPU.
"Kami pastikan bahwa anggaran terkait dengan pemilu merupakan komitmen bersama DPR dan pemerintah yang insyaallah tidak akan pernah berubah," tutup Rifqi.