kumparan
17 Desember 2019 12:41

50 RUU Jadi Prioritas di 2020, Termasuk 4 Omnibus Law

Rapat Paripurna penutupan masa sidang jelang Reses DPR, PTR
Rapat Paripurna penutupan masa sidang jelang Reses DPR, Selasa (17/12). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan
DPR RI menggelar rapat paripurna menutup masa sidang pertama bagi anggota DPR periode 2019-2024. Dalam masa sidang ini, DPR RI telah menetapkan sejumlah rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas).
ADVERTISEMENT
Prolegnas adalah daftar RUU yang akan dibahas dalam satu periode 2019-2024. Tiap tahunnya ditetapkan RUU Prioritas. Untuk prioritas 2020, DPR menetapkan ada 50 RUU.
Dalam paparan yang disampaikan Wakil Ketua Baleg Ibnu Multazam, dalam 50 RUU yang masuk prolegnas prioritas 2020, terdapat 4 RUU Omnibus Law, yaitu perpajakan, cipta lapangan kerja, ibu kota negara, dan kefarmasian.
Omnibus Law adalah RUU yang merupakan gabungan dari beberapa UU yang ada. Misal RUU Ibu Kota gabungan dari UU tentang Ibu Kota, UU Pemda, dan lainnya. UU yang masuk gabung Omnibus Law otomatis tak berlaku.
Ketua DPR Puan Maharani lalu meminta persetujuan paripurna untuk mengesahkan Prolegnas dan RUU Prioritas 2020.
"Terima kasih pimpinan Baleg yang telah menyampaikan laporan terkait prolegnas prioritas tahun 2020-2024. Apakah dapat disetujui?" tanya Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (17/12).
Rapat Paripurna penutupan masa sidang jelang Reses DPR
Rapat Paripurna penutupan masa sidang jelang Reses DPR, Selasa (17/12). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan
Beberapa anggota dewan sempat melayangkan interupsi. Salah satunya adalah anggota Komisi VII Golkar Andi Yuliani Paris yang meminta agar dalam prolegnas prioritas diberi penjelasan komisi mana yang mengusulkan, apakah RUU tersebut berasal dari periode sebelumnya (carry over) atau bukan, serta RUU mana saja yang termasuk kumulatif terbuka.
ADVERTISEMENT
"Kami juga ingin agar surat Komisi VII dibahas di dalam rapat Bamus. Karena dalam daftar RUU yang disampaikan Baleg, ada sembilan RUU yang dominan dibahas di Komisi VII terkait lingkungan hidup," kata Yuliani.
Tak hanya itu, interupsi juga dilayangkan oleh anggota Komisi VIII Golkar Ace Hasan Syadzily. Ace meminta agar judul RUU yang masuk dalam 248 RUU prolegnas 2020-2024 dikaji lebih dalam.
"Karena kalau kita lihat poin-poin rancangan prolegnas ini ada yang perlu dikaji lebih. Supaya ini menyangkut akuntabilitas kita pertanggungjawaban kita kepada masyarakat," ungkap Ace.
Rapat Paripurna penutupan masa sidang jelang Reses DPR
Rapat Paripurna penutupan masa sidang jelang Reses DPR, Selasa (17/12). Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan
Setelah mendengarkan sejumlah interupsi yang dilontarkan para anggota DPR, Puan lalu mengambil alih rapat. Ia menyebut, akan menindaklanjuti pertanyaan-pertanyaan tersebut.
"Nanti pertanyaan dari Ibu Yuliani, dijawab oleh Baleg, apakah dapat disetujui," tanya Puan.
ADVERTISEMENT
"Setuju," seru para anggota dewan.
Usai rapat paripurna, para anggota DPR dijadwalkan akan melakukan reses mulai 18 Desember 2019 hingga pertengahan Januari 2020. Dalam masa reses ini, para anggota DPR akan turun ke dapil masing-masing dan menyerap aspirasi masyarakat.
Berikut 50 RUU Prioritas Tahun 2020:
1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
2. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
3. RUU tentang Pertanahan
4. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
5. RUU tentang RKHUP
6. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan
7. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
ADVERTISEMENT
8. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
9. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan
10. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
11. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
12. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
13. RUU perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba
14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
15. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
ADVERTISEMENT
18. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
20. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
21. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
22. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
23. RUU tentang Penyadapan
24. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
27. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
ADVERTISEMENT
28. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Kesehatan Nasional
30. RUU tentang Kefarmasian (omnibus law/inisiatif)
31. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
32. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua
33. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
34. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
35. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
36. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
37. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
38. RUU tentang Ketahanan Keluarga
39. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
40. RUU tentang Profesi Psikologi
41. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
ADVERTISEMENT
42. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (omnibus law)
43. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (omnibus law)
44. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
45. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
46. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
47. RUU tentang perubahan atas UU Nomor15 Tahun 2006 tentang BPK
48. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)
49. RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
50. RUU tentang Daerah Kepulauan
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan