6 Juta Data NPWP Bocor Alarm Keras Buat Pemerintah untuk Benahi Keamanan Siber

Petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan informasi pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada wajib pajak di salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jakarta, Selasa (27/2/2024). Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto

Kebocoran data kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, terjadi kebocoran enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk data Presiden Jokowi, anak-anaknya, dan para menteri.

Data itu dijual oleh entitas bernama Bjorka di darkweb dengan harga murah saja, 10 ribu dolar AS atau setara Rp 150 ribu. Di dalam sampel data yang dia bocorkan, terdapat nama-nama orang VVIP Indonesia.

Bjorka juga memberikna pesan dalam bahasa Inggris yang artinya:

Dalam sampel tersebut Anda akan menemukan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan anak-anaknya yang bodoh, serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri-menteri lainnya yang juga tidak berguna.

Tanggapan DPR

Menyoroti hal tersebut, anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mendesak pemerintah agar serius menangani kasus peretasan tersebut dengan meningkatkan keamanan siber dan keamanan data pribadi masyarakat sesegera mungkin.

"Ini sudah terjadi yang kesekian kalinya, dan harus menjadi alarm keras untuk Pemerintah agar segera meningkatkan keamanan siber sehingga data setiap warga negara terlindungi," ujar Sukamta dalam keterangannya, Jumat (20/9).

Sampel kebocoran data tersebut menyasar beberapa tokoh publik, bahkan NPWP Presiden Jokowi hingga Menkeu Sri Mulyani juga ikut diduga bocor. Sukamta menilai, kebocoran data yang terjadi terus menerus dalam kurun waktu berdekatan ini tidak boleh berhenti hanya sampai pendalaman dan investigasi saja seperti sebelumnya.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta. Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

"Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dalam memperkuat keamanan siber di semua sektor, termasuk di sektor pemerintahan maupun swasta,” ujarnya.

“Perlindungan data harus menjadi prioritas utama, bukan hanya sebagai reaksi terhadap insiden, tetapi sebagai kebijakan jangka panjang yang sistematis," lanjutnya.

Lebih lanjut, politikus PKS ini juga menyebut serangan siber kali ini jauh lebih serius karena menyasar data presiden hingga menteri. Ia juga meminta agar pemerintah memberikan penjelasan detail kepada masyarakat agar masyarakat bisa merasa aman.

Dorong Bentuk Otoritas Perlindungan Data Pribadi

Sukamta juga mendorong agar segera dibentuk otoritas perlindungan data pribadi. Menurutnya, hal tersebut juga telah diatur dalam UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Teknologi terus berkembang, dan kita harus bisa mengikuti perkembangan tersebut agar sistem kita tidak mudah diretas. Salah satunya dengan merekrut tenaga IT yang berkompeten. Jangan asal comot sebagai formalitas saja,” lanjutnya.

Data Jokowi, anak-anaknya, dan para menteri bocor dan dijual Rp 150 juta, 18 September 2024. Foto: Screenshot X/@secgron

Tanggapan Jokowi

Kebocoran data ini mencuat setelah dicuitkan oleh perusahaan sekuriti IT Falcon Feeds dan pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, pada 18 September 2024.

Bjorka diduga membocorkan dan menjual setidaknya 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Breach Forums. Dari jutaan data itu, termasuk milik Presiden Jokowi dan kedua putranya Gibran Rakabuming Raka serta Kaesang Pangarep.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang datanya juga bocor mengatakan, dirinya sudah meminta kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi terhadap masalah ini.

"Kita sedang, saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya," ujarnya usai rapat paripurna DPR RI membahas RUU APBN 2025, Kamis (19/9).

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan awak media saat blusukan di Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jumat (20/9/2024). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

Sedangkan Presiden Jokowi pada Kamis (19/9) mengatakan, "Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memitigasi secepatnya."

Hari ini Jokowi juga mengungkapkan hal serupa.

"Kemarin saya sudah sampaikan, segera dimitigasi. Semuanya, tidak apa. Karena banyak negara yang mengalami yang sama," kata Jokowi saat mengunjungi Pasar Dukuh Kupang, Surabaya, Jumat (20/9).