7,6 Km Lahan di Bantaran Ciliwung Sudah Dibebaskan, akan Dipasang Sheet Pile

Warga mengamati permukiman bantaran sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Rabu (15/4 Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Pemprov DKI Jakarta sejauh ini sudah membebaskan sekitar 7,6 kilometer lahan di bantaran Kali Ciliwung untuk penanganan banjir.

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, lahan 7,6 kilometer ini sudah bisa dilakukan pemasangan sheet pile (beton penahan).

"Balai Besar enggak bisa masuk pasang sheet pile selama lahannya belum dinaturalisasi. Lahan kurang lebih 7.6 km yang bisa dipasang, sheet pile. Iya, Ciliwung ada 7.6 km yang sudah bebas, yang bisa dipasang sheet pile," kata Riza kepada wartawan, Jumat (5/3).

Pembebasan lahan ini, kata dia, merupakan hasil kerja pada 2019-2020. Dia mengatakan, Pemprov DKI terus berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dan pemerintah pusat. Rencananya dia juga akan meminta dukungan dari DPR RI.

Wakil menteri Luar Negeri, Abdurrahman M. Fachir bersama petugas Dinas Lingkungan Hidup membersihkan sampah di bantraan Kali Ciliwung, Jakarta, Jumat (9/8). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Tahun lalu, tahun ini belum. 2020-2019, kurang lebih 7.6 km. Jadi yang sebetulnya dimasuki Balai Besar," jelasnya.

"Kami kerja sama dengan BBWSCC, dengan PUPR, dengan pemerintah sekitarnya, nanti kita akan minta dukungan dari teman-teman komisi V DPR RI, untuk memberikan penguatan dan dukungan anggaran bagi penanganan banjir dan sekitarnya," lanjutnya.

Adapun pembebasan lahan untuk di Kali Ciliwung, sampai 2024 dianggarkan Rp 5 triliun.

"Kami anggarkan sampai 2024 enggak kurang Rp 5 T untuk pembebasan lahan saja. Untuk normalisasi, belum yang lain-lain. Itu pun baru Ciliwung, belum sungai yang lain," kata dia.

Dia menjami Pemprov DKI serius dalam penanganan banjir. Terbukti dari alokasi anggaran yang dinilai cukup besar untuk penanganan banjir.

"Terkait banjir, kami ini anggarannya kurang lebih sampai 20% dari belanja modal. Jadi besar perhatian kami terhadap banjir. Jadi hrs diperhatikan, tiap tahun tidak pernah kurang dari Rp 2 triliun, Rp 2-3 T. Itu artinya lebih dari 20% belanja modal yang nilainya Rp 9-10 T," jelasnya.