9 Program 100 Hari Menteri Desa PDT: Penghematan Anggaran-Peduli Lingkungan

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto dok Kementerian PDT

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto memberikan laporannya terkait program 100 hari kerja usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024 lalu.

Ia menjelaskan, bahwa ada 9 program kerja yang telah dilaksanakan Kemendes PDT selama 100 hari pertama dirinya menjabat.

“Dalam rangka mendukung dan mewujudkan Asta Cita ke-6, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menetapkan 12 Aksi Prioritas ‘Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia’,” ujar Yandri dalam keterangan, Rabu (29/1).

“Memasuki masa 3 bulan atau 100 hari kerja Kabinet Merah Putih sejak dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024, Menteri dan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan,” sambungnya.

Berikut adalah sembilan program yang telah dilaksanakan Kemendes PDT selama 100 hari kerja:

1. Penghematan Anggaran

Program pertama yang telah Yandri laksanakan bersama kementeriannya adalah penghematan anggaran. Menurutnya, penghematan itu dilakukan pada kegiatan yang tak berdampak langsung kepada masyarakat, seperti rapat hingga perjalanan dinas.

“Melakukan penghematan anggaran pada tahun 2025 untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat seperti belanja perjalanan dinas dan paket meeting/rapat-rapat. Penghematan anggaran tersebut merupakan instruksi langsung yang disampaikan oleh Presiden. Belanja perjalanan dinas tahun 2025 yang dihemat/diblokir sebesar Rp 51,2 miliar dari pagu perjalanan dinas sebesar Rp 102,5 miliar atau 50%,” jelasnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto dok Kementerian PDT

2. Menetapkan Arah Pembangunan Desa dengan 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia

Yang kedua, Yandri menetapkan 12 aksi prioritas dalam membangun desa, yakni:

“Ke-12 Aksi tersebut merupakan arah kebijakan Kementerian dalam Renstra 2025-2029 dan dikonkretkan dalam rencana kerja dan anggaran, mulai tahun 2025 sd 2029. Masing 12 Aksi tersebut akan dikawal oleh masing-masing Unit Kerja Eselon 1,” tutur Yandri.

3. Konsolidasi Pendataan DUMDes Dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

Untuk membantu program prioritas Presiden, yaitu Makan Bergizi Gratis, Yandri mencanangkan Revitalisasi BUMDes. Ia menyebut, BUMDes dapat menjadi pemasok kebutuhan pangan, penyedia makan bergizi gratis, dan menjadi pelaksana layanan.

“Dalam 100 hari kerja ini, telah dilakukan pendataan dan konsolidasi BUMDes yang siap mendukung program tersebut. Dari hasil pendataan, terdapat 271 BUMDes yang sudah terdaftar pada aplikasi e-katalog LKPP. Dari 271 BUMDes tersebut, sebanyak 69 BUMDes telah menayangkan produknya. Dari produk yang ditayangkan, terdapat 444 jenis produk yang dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis,” jelasnya.

“Selain itu, lokasi BUMDes yang relevan juga telah dipetakan, yang beririsan dengan 150 lokasi pelayanan Makan Bergizi Gratis pada tahap pertama,” sambungnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto dok Kementerian PDT

4. Penetapan Kebijakan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Kemendes PDT bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menginisiasi pemanfaatan minimal 20% dana desa, atau setara dengan Rp 16 triliun yang diperuntukkan ketahanan pangan di desa.

“Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal No. 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Pada Pasal 7, dijelaskan bahwa minimal 20% dana desa harus dialokasikan untuk ketahanan pangan, dengan ketentuan penggunaan yang sesuai dengan karakteristik dan potensi desa, melibatkan BUMDes, serta dilaksanakan sesuai kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa,” pungkas Yandri.

“Untuk memberikan pedoman dalam penggunaan dana tersebut, telah ditetapkan Keputusan Menteri Desa No. 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan,” tambahnya.

Selain itu, Yandri menambahkan, Kemendes PDT berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyediakan bahan bacaan dan literasi bagi warga desa. Tujuannya, untuk mendukung budidaya tanaman pangan dan perikanan.

5. Kunjungan Kerja ke Desa

Kunjungan kerja ke desa menjadi program kelima yang telah dilaksanakan oleh Yandri. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan memperoleh informasi, memahami permasalahan, dan mengidentifikasi praktik desa.

Sejak Oktober 2024-Januari 2025, Yandri bersama wakilnya, Riza Patria telah mengunjungi 47 desa. Mereka selalu menginap di rumah warga selama kunjungan.

“Desa-desa yang dikunjungi dikelompokkan menjadi desa model tematik. Salah satunya adalah Desa Tepian Langsat di Kabupaten Kutai Timur, yang dikenal sebagai desa sawit,” ujar Yandri.

“BUMDes Tepian Bersama di desa ini berhasil meraih keuntungan dari usaha sawit dengan mengelola kebun dan 41 dumptruck untuk angkutan kelapa sawit. Desa model sawit ini akan dijadikan contoh dan direplikasi di desa-desa lain yang berada di sekitar perkebunan sawit,” tambahnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto dok Kementerian PDT

6. Lomba Pemuda Pelopor Desa dan Lomba Lainnya

Yandri menilai pemuda dan pemudi adalah pelopor pembangun, termasuk desa. Untuk itu, Yandri mencanangkan program Lomba Pemuda Pelopor Desa yang bekerja sama dengan bekerja sama dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

“Kategori pemuda pelopor desa mencakup bidang kewirausahaan, teknologi digital, seni dan budaya, lingkungan hidup, serta sosial kemasyarakatan. Seleksi dan kompetisi dimulai dari tingkat desa secara berjenjang hingga tingkat nasional. Pemenang lomba pemuda pelopor desa akan mendapatkan apresiasi nasional dan diikutsertakan dalam upacara Detik-Detik Proklamasi di Istana Negara,” pungkas Yandri.

“Selain itu, akan diadakan lomba desa lainnya, antara lain lomba BUMDes terbaik, lomba desa bebas sampah, lomba desa wisata, lomba desa ramah perempuan dan anak, lomba desa dalam penanganan kemiskinan, dan lain-lain,” tambahnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto dok Kementerian PDT

7. Peringatan Hari Desa

Presiden Prabowo melalui Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2024 menetapkan 15 Januari sebagai hari desa. Menindaklanjutinya, Yandri melaksanakan program peringatan Hari Desa di Subang, Jawa Barat.

“Acara ini dihadiri oleh 13 Menteri, seluruh kepala desa se-Jawa Barat, 34 perwakilan K/L, mitra pembangunan dalam dan luar negeri, serta warga desa. Tidak kurang dari 10.000 orang hadir pada acara tersebut,” jelasnya.

“Acara tersebut diisi dengan Festival Bangun Desa, Bangun Indonesia, pameran BUMDes, deklarasi Subang yang berisi kolaborasi lintas K/L dan perusahaan, serta gelar seni dan budaya,” tambahnya.

Kemendes PDT mencatat beberapa transaksi ekonomi pada pameran BUMDes, di antaranya sekitar Rp 105 juta transaksi BUMDes, Rp 30 juta transaksi sewa rumah atau homestay, Rp 255 juta transaksi pedagang asongan atau kecil, dan 50 ojek yang mendapatkan penghasilan antara Rp 500 ribu hingga Rp2 juta per ojek.

Sementara Isi Deklarasi Subang adalah:

“Dengan Rahmat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Selasa, tanggal 14 Januari 2025, dalam rangkaian Hari Desa, kami berkomitmen untuk berkolaborasi melaksanakan Program Bangun Desa Bangun Indonesia dalam mewujudkan visi dan misi Presiden Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, menuju Indonesia Emas 2045,”.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto dok Kementerian PDT

8. Kepedulian Pelestarian Lingkungan, Desa Rawan Bencana dengan Pendekatan Desa Berketahanan Iklim

Asta Cita ke-8 Presiden Prabowo memprioritaskan pelestarian lingkungan, termasuk di desa. Mengingat itu, Yandri telah melakukan pengawasan terhadap pencemaran industri di wilayah DAS Ciujung, Banten.

“Dampak pencemaran industri terhadap Sungai Ciujung meliputi hilangnya biota sungai, tercemarnya air sungai, serta hilangnya mata pencaharian penduduk. Pencemaran di Sungai Ciujung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, berdampak pada 50 desa dengan sekitar 120 ribu jiwa yang menggantungkan hidupnya dari sungai tersebut,” jelasnya.

Selain itu, Yandri juga telah melakukan kunjungan dan memberikan bantuan kepada warga desa yang terkena dampak bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor, di Desa Lembur Sawah, Pabuaran, Kabupaten Sukabumi.

“Melalui Peraturan Menteri Desa dan PDT No. 2 Tahun 2024, Menteri Desa menetapkan bahwa dalam kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa, dana tersebut dapat digunakan untuk penanggulangan kebencanaan serta mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim,” ucapnya.

9. Kolaborasi Lintas Kementerian/Lembaga dan Mitra Pembangunan

Yang terakhir, Yandri telah menjalin kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga selama 100 hari kerja. Kolaborasi ini dijalankan untuk melaksanakan program-program prioritasnya.

Kolaborasi telah dilakukan dengan panandatanganan MoU, antara lain bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Universitas Pamulang.

“Selain itu, telah terjalin kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank) dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah melakukan pertemuan dengan Bank Dunia yang dipimpin oleh Ibu Carolyn Turk, Country Director World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste, pada tanggal 21 November 2024,” jelasnya.

“Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa salah satu Aksi Prioritas Bangun Desa Bangun Indonesia yang perlu mendapatkan dukungan dari Bank Dunia adalah ketahanan pangan dan berketahanan iklim di tingkat desa untuk mewujudkan swasembada pangan,” tutupnya.