Abdul Mu'ti Sebut Solusi Tantangan Global Bukan Kekuasaan atau Ekonomi
PerbesarMendikdasmen Abdul Mu'ti menyatakan jawaban dari tantangan global adalah manusia yang tercerahkan melalui pendidikan hingga informasi yang membebaskan. Atas dasar itu, Mu'ti meyakini bahwa pendidikan adalah hak dasar bagi setiap anak.
"Indonesia percaya bahwa solusi atas tantangan global tidak semata-mata terletak pada kekuasaan atau ekonomi, tetapi pada manusia yang tercerahkan melalui pendidikan, sains, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi yang membebaskan. Nilai-nilai mendasar inilah yang membawa kami pada penegasan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan tidak boleh ada satupun yang tertinggal," kata Mu'ti dalam bahasa Indonesia di Sidang Umum UNESCO, Selasa (4/11).
Mu'ti kemudian memamerkan angka partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun mencapai masing-masing 99,19% dan 96,17%. Mu'ti juga mengungkap kebijakan pendidikan bermutu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai jalan menuju kemanusiaan yang adil dan beradab.
"Kami juga meluncurkan Gerakan Semesta untuk mempercepat pencapaian tujuan keempat pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan kebijakan Presiden Indonesia yang memprioritaskan: satu, pembelajaran mendalam yang menekankan praktik pembelajaran yang lebih berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dua, pengenalan kecerdasan artifisial, coding, serta penguatan pendidikan karakter," ungkapnya.
"Tiga, peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru sebagai agen pembelajaran dan sebagai agen peradaban. Empat, pemenuhan gizi anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis dan lima, pengembangan sekolah rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin," lanjutnya.
Mu'ti melanjutkan menjelaskan program digitalisasi pendidikan dan rumah pendidikan sebagai upaya memberikan layanan pendidikan bermutu bagi anak-anak di daerah terpencil.
"Indonesia berdiri bersama seluruh negara anggota untuk memperkuat UNESCO sebagai ruang kolaborasi global yang berlandaskan saling percaya, saling belajar, dan saling menghormati. Mari kita pastikan bahwa pendidikan menerangi, sains memberdayakan, kebudayaan menyatukan, dan informasi memerdekakan umat manusia," pungkasnya.
Ini adalah pidato perdana dalam bahasa Indonesia di Sidang Umum UNESCO. Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa resmi Sidang Umum PBB melalui Resolusi 42 C/28 yang disepakati pada 20 November 2023.