Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Ada 3 Lembaga Pemberantas Korupsi di RI, Perlu Ada Evaluasi?
9 Desember 2024 14:16 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar menilai harus ada evaluasi lembaga-lembaga penegak hukum yang fokus dalam pemberantasan korupsi, dalam hal ini adalah KPK, Kejagung, dan Polri.
ADVERTISEMENT
Ia mengkhawatirkan pemberantasan korupsi tidak optimal bila ketiga lembaga tidak saling berkoordinasi.
“Kelembagaan barangkali jangan-jangan harus dievaluasi ulang. Kita punya KPK, kita punya Kejaksaan, kita punya Kepolisian, dibayangkan mereka bekerja sama untuk bekerja memperbaiki pemberantasan korupsi, tapi ternyata alih-alih bekerja sama itu, jadi mereka saling gontok-gontokan dan saya kira saatnya untuk mengevaluasi itu,” kata Zainal di STIK-PTIK, Jakarta pada Senin (9/12).
“Saya kira tiga lembaga bekerja dengan pola yang sama, relatif sama, tidak ada unsur pembeda, eman-eman gitu,” sambungnya.
Menurut Zainal, lembaga penegak hukum harus melakukan terobosan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebab korupsi di Indonesia terus terjadi dan masih belum selesai.
“Bicara soal Kepolisian, Jaksa, Hakim, harus ada lompatan nih, harus dilakukan, karena selamanya problem itu terjadi dan belum selesai,” ucapnya.
Selain itu, Zainal menilai harus ada dorongan yang besar dari negara untuk pemberantasan korupsi. Katanya, tak ada negara yang berhasil memberantas korupsi tanpa komitmen besar negara.
ADVERTISEMENT
“Tidak ada pemberantasan korupsi yang bisa berjalan efektif itu kalau tidak diimbuhi dengan komitmen negara yang kuat. Tidak ada, kita belajar dari pengalaman, tidak ada satu negara yang bisa berjalan kalau tidak ada komitmen kuatnya negara,” ucapnya.
Ia pun menyebut rezim Presiden Prabowo Subianto memikul beban berat ekspektasi masyarakat terhadap pemberantasan korupsi ini.
“Nah, saya kira dari sekarang tagihannya menjadi besar, apalagi presidennya presiden baru. Tagihannya menjadi besar, catatannya menjadi besar, dorongan, keinginan untuk mereka bekerja dengan baik itu pasti menjadi lebih besar,” tuturnya.