Ada Efisiensi Anggaran 54%, KY Tak Bisa Gelar Seleksi Hakim Agung Tahun 2025

7 Februari 2025 12:07 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gedung Komisi Yudisial. Foto: Widodo S Jusuf/ANTARA
zoom-in-whitePerbesar
Gedung Komisi Yudisial. Foto: Widodo S Jusuf/ANTARA
ADVERTISEMENT
Komisi Yudisial (KY) batal menggelar seleksi calon Hakim Agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung (MA). Seleksi tersebut untuk mengisi kekosongan 16 orang Hakim Agung dan adanya permintaan dari MA untuk 3 hakim ad hoc HAM.
ADVERTISEMENT
Permintaan pengisian kekosongan 16 orang Hakim Agung itu terdiri dari 5 orang Hakim Agung Kamar Pidana, 2 orang Hakim Agung Kamar Perdata, 2 orang Hakim Agung Kamar Agama, 1 orang Hakim Agung Kamar Militer, 1 orang Hakim agung Kamar TUN, dan 5 orang Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak.
Keputusan pembatalan tersebut disampaikan oleh Komisioner KY, Taufiq HZ, dalam konferensi pers di Kantor KY, Jakarta, Jumat (7/2).
"Sehubungan dengan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas, KY tidak dapat melaksanakan seleksi Hakim Agung dan hakim ad hoc HAM pada MA untuk memenuhi permintaan MA seperti tersebut di atas," ujar Taufiq, Jumat (7/2).
Dalam kesempatan itu, juru bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengungkapkan, pembatalan itu imbas adanya efisiensi anggaran belanja di tubuh KY usai terkena dampak pemotongan sebesar 54 persen dari pagu anggaran tahun 2025.
ADVERTISEMENT
"Untuk diketahui, kepada masyarakat bahwa KY mencoba untuk melakukan efisiensi dari pemotongan anggaran sebesar 54 persen dari pagu anggaran tahun 2025," tutur Mukti.
Saat ini, lanjut dia, pihaknya terus mengupayakan untuk mendapatkan penambahan anggaran.
"Saat ini KY terus mengupayakan untuk mendapatkan penambahan anggaran dengan melakukan komunikasi pada pihak-pihak terkait," ungkapnya.
"Dan semoga apabila terpenuhi, maka insyaallah agenda seleksi calon Hakim Agung ini akan kembali bisa dilaksanakan," kata dia.
Lebih lanjut, Mukti juga menyampaikan, kebutuhan anggaran khusus untuk seleksi tersebut, membutuhkan setidaknya biaya sebesar Rp 5 miliar.
Namun, anggaran tersebut juga bergantung pada jumlah permintaan yang disampaikan kepada KY.
"Ini juga tergantung dari jumlah permintaan, ya. Kebetulan tahun ini kita diminta sebanyak 19 calon Hakim Agung dan calon hakim ad hoc," ucap dia.
ADVERTISEMENT
"Nah, kalau memang standar biasanya, antara ya minimal itu Rp 5 miliar untuk satu penyelenggaraan. Tetapi, karena jumlah ini juga akan mempengaruhi, ya, besarannya," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan memangkas anggaran beberapa kementerian dan lembaga (K/L). Hal tersebut sesuai dengan arahan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025. Prabowo melakukan efisiensi anggaran belanja hingga total Rp 360 triliun.
Dalam Inpres yang diteken Rabu, 22 Januari 2025, disebutkan rincian pemangkasannya yaitu Rp 256,1 triliun merupakan efisiensi belanja kementerian/lembaga dan Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.
Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan daftar KL yang harus dipangkas anggarannya melalui Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat tersebut dikirimkan kepada seluruh menteri, kapolri, jaksa agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara.
ADVERTISEMENT