Adakah Faktor Ekonomi yang Dorong Prancis-Inggris Akui Kedaulatan Palestina?
PerbesarDua pemimpin negara anggota permanen Dewan Keamanan PBB menyatakan akan mengakui kemerdekaan Palestina. Langkah ini diawali oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada 24 Juli 2025, disusul oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer yang berjanji akan meresmikan pengakuan negaranya pada September 2025 dalam Sidang Majelis Umum PBB, meskipun memberikan sejumlah syarat.
Adakah faktor ekonomi yang mendorong keputusan mereka? berikut penjelasannya.
Berdasarkan berbagai sumber yang dihimpun kumparan, faktor ini dinilai bukan sebagai pendorong utama, meskipun ada potensi keuntungan tidak langsung.
Salah satunya adalah pengembangan ladang gas Gaza Marine, yang ditemukan pada 2000 melalui kerja sama dengan perusahaan swasta Inggris dan direncanakan untuk dikelola Otoritas Palestina.
Ladang ini diperkirakan bernilai sekitar USD 4 miliar dan berpotensi memberikan pendapatan sekitar 100 juta dolar AS per tahun selama 15 tahun bagi Palestina jika berhasil dikembangkan. Namun, mengutip The Guardian, Minggu, (20/7), proyek tersebut terhenti sejak 2007 ketika Hamas mengambil alih Gaza dan Israel melarang eksplorasi karena alasan keamanan.
Selain itu ada unsur Prancis dan Inggris selama ini telah menjadi donor utama bagi Palestina. Uni Eropa, misalnya, mengucurkan pendanaan sekitar 400 juta euro pada 2024, sedangkan Inggris menjanjikan 129 juta poundsterling untuk periode 2024–2025.
Dengan diakuinya Palestina sebagai negara, bantuan internasional diharapkan dapat lebih terkoordinasi dan efektif.
Politik, moral, dan Diplomatik
Keputusan kedua negara ini tidak dapat dilepaskan dari memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza.
Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan tingkat malnutrisi parah, terutama di kalangan anak-anak, serta hambatan distribusi bantuan yang semakin memicu kecaman global.
Mengutip Reuters, Kamis, (25/7), Macron menegaskan bahwa langkah ini bertujuan memberi tekanan diplomatik dari dunia internasional pada Israel agar membuka akses bantuan dan menghentikan kekerasan yang telah menyebabkan kelaparan di Gaza akibat blokade dan pembatasan yang sempat diberlakukan Israel.
Ia juga menyebut bahwa pengakuan ini merupakan upaya untuk menghidupkan kembali solusi dua negara yang semakin ditinggalkan. Terutama, mengutip The Guardian, Jumat, (25/7) solusi itu mulai dilupakan oleh sebagian negara barat sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Situasi yang serupa juga menjadi alasan bagi Inggris. Starmer menghadapi desakan dari lebih dari 200 anggota parlemen lintas partai untuk segera mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Bahkan, mengutip The Guardian, Jumat, (25/7), sebuah survei yang didanai oleh salah satu donor Partai Buruh menunjukkan bahwa 49% publik Inggris mendukung pengakuan Palestina sebagai negara, dibandingkan hanya 13% yang menolaknya.
Keputusan Prancis juga memperbesar tekanan diplomatik terhadap Inggris agar tidak tertinggal secara moral dan politik, sehingga Starmer pun, mengutip Reuters Sabtu, (26/7), mengubah kebijakan luar negeri Inggris beberapa hari setelah pengumuman Macron.
Adapun keputusan Prancis dan Inggris ini menambah tekanan internasional terhadap Amerika Serikat, yang kini menjadi satu-satunya anggota DK PBB yang menolak pengakuan tersebut. Sebab Rusia dan China telah mengakui Palestina jauh sebelum kedua negara Eropa ini mengambil langkah yang sama.