Ade Yasin Usai di-OTT KPK: Bantah Suap hingga Kantor Pemkab Bogor Digeledah

Ketua KPK Firli Bahur (kiri) menghadirkan tersangka Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin (tengah) saat konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022) dini hari. Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Bupati Bogor Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ade diduga memberikan suap kepada tim pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Suap itu diduga agar Kabupaten Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2021.

Namun dugaan suap tersebut dibantah Ade. Ade menuturkan, dirinya dijebak dan dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya.

“Ya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya, tapi sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab,” kata Ade saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Kamis (28/4) pagi.

Infografik Bupati Bogor Ade Yasin Tersangka KPK. Foto: kumparan

Ia menyebut, kasus yang menjeratnya itu adalah IMB alis inisiatif membawa bencana.

“Itu ada inisiatif dari mereka [anak buah] namanya, IMB ya, inisiatif membawa bencana,” kata Ade yang kemudian memasuki mobil tahanan.

Ade Yasin Pakai Istilah IMB soal Suap BPK

Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin mengenakan rompi tahanan KPK usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022) dini hari. Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Ade Yasin langsung ditahan setelah menjadi tersangka. Ia ditahan selama 20 hari pertama di rutan Polda Metro Jaya.

Sebelum menuju rutan Polda Metro Jaya, Ade Yasin dengan tegas membantah dirinya terlibat dalam suap itu.

"Saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya, tapi sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab,” kata Ade saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Kamis (28/4) pagi.

Ade menuturkan, kasus ini merupakan inisiatif dari anak buahnya. Ia kemudian melontartkan istilah IMB. Namun, IMB ini bukan Izin Mendirikan Bangunan.

“Itu ada inisiatif dari mereka [anak buah] namanya, IMB ya, inisiatif membawa bencana,” kata Ade yang kemudian memasuki mobil tahanan.

Suap Ade Yasin Diduga Dipicu Hasil Audit Proyek Jalan Pakan Sari

Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman meminta KPK mengembangkan perkara dugaan suap Bupati Bogor Ade Yasin kepada pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Barat. Suap itu diduga untuk meraih predikat laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 2021.

Zaenur meragukan suap itu diberikan hanya untuk mendapat predikat WTP saja. Dia menduga ada hal yang ingin ditutup-tutupi oleh Ade Yasin.

"Mengapa sih Bupati Bogor ini harus dalam tanda kutip memberikan suap atau gratifikasi kepada para auditor. Apakah hanya sekadar memperoleh citra baik dengan status WTP? saya ragu ya kalau sekadar ingin citra yang baik, ini harus didalami oleh KPK, kenapa ada pemberian suap," kata Zaenur dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (28/4).

Zaenur mengatakan, biasanya apabila ada hal yang ingin ditutup-tutupi, menunjukkan adanya masalah. Dalam kasus Ade Yasin, KPK sempat menyinggung soal salah satu proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bogor yang diduga bermasalah.

Proyek tersebut yakni peningkatan jalan Kandang Roda - Pakan Sari dengan nilai proyek Rp 94,6 miliar. KPK menduga pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak. Dia pun meminta lembaga antirasuah untuk mengusut temuan BPK tersebut.

KPK Imbau Pemda Tak Suap Pemeriksa BPK Demi WTP

Ketua KPK Firli Bahuri saat konfrensi pers OTT Bupati Bogor Ade Yasin setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi di Gedung KPK, Jakarta pada Kamis (28/4/2022). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

KPK mengimbau kepada lembaga hingga pemerintah daerah untuk tidak melakukan korupsi demi mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Imbauan ini dikeluarkan buntut dari operasi senyap terhadap Bupati Bogor Ade Yasin dan empat pemeriksa BPK Perwakilan Jabar kemarin.

"KPK mengimbau kepada setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, untuk menghindari praktik suap dalam memperoleh opini wajar tanpa pengecualian pada proses pemeriksaan pengelolaan keuangannya," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (28/4).

Dalam kasus Ade Yasin, ia bersama tiga orang ASN di Pemkab Bogor menyuap empat pemeriksa BPK Perwakilan Jabar. Suap diduga itu agar Kabupaten Bogor mendapatkan predikat WTP pada pemeriksaan 2021. Kedelapannya telah dijerat sebagai tersangka oleh KPK.

KPK Mulai Geledah Kantor di Pemkab Bogor

Tim KPK geledah rumah dinas Bupati Bogor, Ade Yasin, Kamis (28/4/2022). Foto: Dok. Istimewa

KPK melakukan penggeledahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Penggeledahan ini masih terkait dengan kasus dugaan suap yang melibatkan Bupati Bogor Ade Yasin.

“Benar, informasi yang kami terima, hari ini tim penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat di lingkungan Pemkab Bogor,” kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis (28/4).

Ali mengatakan bahwa penggeledahan masih berlangsung. Namun, Ali belum menjelaskan lokasi mana saja yang digeledah penyidik.

“Saat ini kegiatan masih berlangsung. Akan kami informasikan lebih lanjut,” ucap Ali.

KPK Turut Geledah Rumah Dinas Bupati Bogor Ade Yasin

Tim KPK geledah rumah dinas Bupati Bogor, Ade Yasin, Kamis (28/4/2022). Foto: Dok. Istimewa

Selain melakukan penggeledahan di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, penyidik KPK juga turut melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Bogor Ade Yasin. Penggeledahan dilakukan pada hari Kamis (28/4) sore.

Lokasi yang digeledah tersebut yakni Rumah Dinas Pendopo Bupati Bogor yang terletak di Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat.

Pantauan kumparan, terlihat beberapa mobil Innova hitam terparkir di depan rumah dinas tersebut. Rombongan tim KPK tiba di lokasi rumah dinas tersebut sekitar pukul 16.00 WIB.

Belum diketahui apa saja yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. Penggeledahan hingga saat ini masih dilakukan.

Plt juru bicara KPK Ali Fikri membenarkan bahwa tim tengah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Pemkab Bogor.

“Benar, informasi yang kami terima, hari ini tim penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di beberapa tempat di lingkungan Pemkab Bogor,” kata Ali Fikri, terpisah.