Agung Laksono Sentil Tak Ada Pembatasan Masa Jabat Ketum Golkar: Ini Diperlukan

Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono saat menyaksikan pandangan umum terhadap LPJ Airlangga Hartarto pada Munas X Partai Golkar di Jakarta. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Ketua Dewan Pakar DPP Golkar Agung Laksono menyoroti tidak adanya aturan di Golkar yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan ketua umum.

Agung mengatakan, batasan itu perlu dibuat untuk mendorong kader-kader potensial yang lain untuk tampil dan menunjukkan kemampuan memimpin mereka.

“Paling tidak dipikirkan secara mendalam, apakah diberikan secara tertentu katakanlah 2 periode untuk masa jabatan ketua umum DPP, ketua dpd, provinsi, kabupaten, dan seterusnya,” kata Agung dalam Munas Golkar di Jakarta Convention Centre, Selasa (20/8) malam.

“Ini pembatasan diperlukan dalam rangka mendorong kaderisasi. Lebih membuka kaderisasi ke depan,” sambungnya.

Agung lalu membandingkan dengan jabatan presiden di Indonesia yang hanya diperbolehkan menjabat selama dua periode. Ia menilai aturan itu juga layak untuk diterapkan di Golkar sebagai partai politik yang melahirkan calon-calon pemimpin.

“Maka bagi parpol juga ke depan mesti ada pembatasan masa jabatan,” jelas dia.

Di sisi lain, Agung juga mengkritik aturan Golkar saat ini yang telah melarang kader untuk rangkap jabatan di partai namun kerap tidak diterapkan.

Ia menyebut praktik pelanggaran aturan tersebut perlu dievaluasi untuk mendorong kader dengan kemampuan mumpuni menduduki jabatan yang tepat.

“Saya mau tekankan soal rangkap jabatan. Ada yang seseorang yang mendapat tugas sampai 2, 3, 4 jabatan. Ini saya kira perlu ada koreksi bagi kita sendiri,” ujar dia.

“Bahwa sebaiknya ada pemerataan dan dorong yang lain memperoleh jabatan yang baik, apakah itu di DPD Golkar, di DPR, itu sudah ada aturannya kita,” tandasnya.