Ahli soal Mahfud Mundur: Capres Lain Kalau Tak Beretika Tak Akan Mundur

Menkopolhukam Mahfud MD menghadiri Halaqah Kebangsaan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hijaz, Jalan Syeikh Syarif Dusun Kebon Kacang, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat (Jabar), Sabtu (27/1/2024). Foto: Dok. Istimewa

Ahli Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari menanggapi mundurnya Mahfud MD sebagai Menkopolhukam. Mahfud masih bertarung di kontestasi Pilpres sampai 14 Februari 2024.

"Saya pikir pilihan mundur keniscayaan bagi orang yang melihat betapa buruknya rezim ini berkuasa dengan menghalalkan segala cara memajukan anak kandungnya melalui cara-cara yang bertentangan dengan adat dan hukum," kata Feri melalui pesan singkat, Kamis (1/2).

Ia mengapresiasi Mahfud yang mundur. Meski, sedikit telat, menurutnya.

"Meskipun pilihan Prof Mahfud bisa dikatakan terlambat tapi ini sesuatu yang perlu ditunggu agar kemudian perbaikan-perbaikan bisa dilakukan dalam kita bernegara," katanya.

"Kalau memang pimpinan atasan kita sudah patut atas pilihannnya dari mereka dan memberikan perlawanan kepada keburukan itu bisa dilakukan," imbuh dia.

Pengamat Feri Amsari. Foto: Antara

Lantas, langkah Mahfud ini perlu diikuti calon lain kah? Apalagi masih ada Prabowo Subianto yang menjadi Menhan, Gibran Rakabuming sebagai Wali Kota Solo, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Sebelumnya, Mahfud menjelaskan alasannya mundur. Seperti rencana yang sempat disampaikan di Semarang.

"Saya membenarkan Pak Ganjar bahwa paslon itu supaya mundur termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat untuk mundur tapi nunggu momentum," kata Mahfud di Lampung Tengah, Rabu (31/1).

Mahfud MD umumkan mundur dari Kabinet Jokowi. Foto: kumparan

"Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan diperbincangkan publik. Dan saya akan serahkan begitu punya kesempatan bertemu presiden," ujar Mahfud sambil menunjukkan surat pengunduran diri yang akan diserahkan ke Presiden Jokowi.